Jadikan Pusat Ekonomi Syariah,  Bank Indonesia dan KDEKS Gelar Pembukaan Hijrah Fest Sulut

 

MANADO–Kolaborasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulut melaksanakan pembukaan hijrah Fest Sulut bertajuk Festival Halal, Inklusif, dan hijau ramadan Sulawesi Utara 2026 digelar .

Kegiatan dilaksanakan di Atrium Megamall Kawasan Megamas Manado Sabtu (28/2/2026).

Acara bekerja sama juga dengan Pemprov Sulut menjadi katalisator penguatan ekosistem ekonomi syariah lokal.

Ini sejalan dengan ambisi nasional menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia pada 2029.

Festival  berlangsung hingga 15 Maret 2026 ini menarik ribuan pengunjung dari pelaku UMKM, perbankan syariah, akademisi, hingga masyarakat umum.

Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Sulut, Dr. Radlyah H. Jan, SE, MSi, AK, menekankan peran komite sebagai accelerator pembangunan ekonomi syariah di tingkat daerah.

“Sulut termasuk 31 provinsi dengan KDEKS, fokus pada UMKM halal, literasi keuangan syariah, optimalisasi zakat-wakaf produktif, dan pemberdayaan pemuda,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menggarisbawahi momentum ini  mendongkrak peringkat Indonesia dari posisi ketiga dunia.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy 2025, menuju nomor satu.

“Kita perkuat pilar IKHLAS: Industri halal, Keuangan syariah, dan Literasi syariah.

Khususnya halal food, keuangan, serta media-rekreasi yang masih tertinggal,” tegasnya.

BI Sulut siapkan program pendukung Ramadan senilai Rp1,4 triliun untuk penukaran uang baru, plus bantuan sosial via Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Pemptov Perluas Sertifikasi Halal UMKM

Mewakili Gubernur Sulut, Kepala Dinas Perkebunan Darwin Muksin menegaskan komitmen Pemprov perluas sertifikasi halal UMKM dan akses pembiayaan.

Guna wujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Hijrah Fest tak sekadar seremoni; ia jadi wadah sinergi multipihak untuk tingkatkan inklusi ekonomi di Bumi Nyiur Melambai.

Dampaknya diproyeksikan melalui peningkatan kontribusi UMKM halal terhadap PDB daerah, literasi syariah  lebih tinggi.

Serta optimalisasi zakat-wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan.(*)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *