![](https://radarsulut.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot_20260309-214019.jpg")
MANADO–Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, dengan dihadiri Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, serta anggota TPID, TP2DD, dan TPAKD.
Dalam sambutannya, Novly Wowiling menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Dalam hal ini, TPID berperan strategis untuk menjaga stabilitas harga melalui pemantauan perkembangan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Adapun peran TP2DD adalah untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan daerah.
Serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif.
Lebih lanjut, struktur ekonomi terus diperkuat melalui TPAKD dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan bagi pelaku UMKM, sektor pertanian, serta sektor ekonomi produktif lainnya.
Pada sesi paparan, Renold Asri menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan sinergi pusat-daerah yang lebih terintegrasi.
Perlu Peningkatan Produktivitas
Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Minut perlu melakukan peningkatan produktivitas melalui penguatan kelembagaan petani serta penguatan peran BUMD dalam rantai pasok pangan.
Salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan lainnya guna memperkuat ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis di Minut.
Dari sisi digitalisasi, dalam rangka meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pemerintah daerah perlu membuka kanal pembayaran nontunai melalui Uang Elektronik Reader dengan bersinergi bersama Bank RKUD.
Maupun bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah.
Selanjutnya, Robert Sianipar memaparkan bahwa penyaluran kredit di Minut belum sepenuhnya mencerminkan struktur ekonomi setempat.
Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, pembiayaan masih lebih banyak disalurkan ke sektor lain.
Seperti perdagangan dan sektor nonproduktif.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sektor ekonomi unggulan daerah dengan dukungan intermediasi keuangan yang tersedia.
Selain itu, preferensi penyaluran kredit LJK juga dipengaruhi oleh karakteristik risiko usaha.
Di mana sektor dengan risiko lebih rendah dan arus kas lebih stabil cenderung lebih mudah memperoleh pembiayaan dibandingkan sektor pertanian yang rentan terhadap faktor musim, ketidakpastian produksi, dan fluktuasi harga komoditas.
Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas dan ekosistem usaha.
Serta dibarengi peningkatan literasi keuangan agar menjadi lebih bankable dan menarik bagi lembaga pembiayaan.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Pemerintah Kabupaten Minut dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.
serta penyerahan simbolis Program Literasi Keuangan dan Simpanan Pelajar (SIMPEL).(*)
