Manadoradarsulut.com–Masyarakat pesisir yang berada disepanjang Boulevard 2 Manado Utara murka. Kata ini yang pantas disematkan atas reaksi warga terhadap rencana reklamasi yang dilakukan salah satu perusahaan pengembang.
Hal ini dikatakan Koordnator Nelayan Daseng Kelurahan Maasing Rusli Umar saat bersama nelayan Kelurahan Sindulang, Maasing, Karang Ria dan Tumumpa mengadakan pertemuan tatap muka dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamran Muchtar Podomi di daseng (tempat biasa nelayan Manado Utara berkumpul, red).
Menurutnya, Inti dari pertemuan dengan Komisi II Anggota DPR RI ini meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) maupun pemerintah Kota Manado secara seksama memperhatikan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat Manado Utara terhadap upaya reklamasi yang akan dilakukan oleh korporasi tersebut. Kata dia, diketahui bersama bahwa rencana dengan embel-embel sebagai meningkatkan kemajuan perekonomian di kawasan Utara Kota Manado itu sangat merugikan masyarakat dari berbagai aspek.
“Kami meminta kepada DPR RI dalam hal ini Komisi II untuk membatalkan reklamasi di pesisir boulevard 2. Seluruh nelayan dari beberapa Kelurahan yang ada bersepakat menolak dengan keras rencana pengembang tersebut. Sangat jelas dampak kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat hari ini dan dimasa yang akan datang. Tempat ini sudah menjadi mata pencaharian warga dari sejak turun temurun sehingga wajib hukumnya pemerintah memperhatikan hal tersebut. Tak hanya itu dampak lingkungan yang terjadi harus digaris bawahi,”ungkap Aktivis Muda Manado itu.
Ia menambahkan, yang turut hadir pada pertemuan dengan tujuan menyampaikan aspirasi ini adalah para pedagang kuliner yang berjualan sepanjang boulevard 2 Manado Utara ini. Mereka meminta agar pemerintah memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa menjadi keinginan masyarakat dalam rencana reklamasi ini.
“Warga mengucapkan terima kasih kepada bapak Kamran selaku wakil Sulut di DPR RI yang telah melangkahkan kaki menggelar dan mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat di tengah gejolak penolakan terhadap misi yang dikatakan sebagai kemajuan Kota Manado yang katanya juga akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat,”tandasnya.
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengatakan, dirinya menerima dengan baik apa yang menjadi aspirasi masyarakat Manado Utara dalam kunjungan tersebut. Tentunya, hal ini merupakan hak warga dalam mengemukakan pendapatnya terhadap hal-hal yang menjadi rencana pemerintah. Apalagi hal itu sangat berdampak langsung dengan hajat hidup masyarakat.
“Kami menerima dan menampung aspirasi ini serta menyarankan warga agar menyalurkan aspirasi melalui mekanisme yang ada. Baik itu ke pemerintah Provinsi maupun Kota. Bahkan jika itu memungkinkan bisa sampai ke pemerintah pusat, baik di DPR mapun di lembaga Kementrian terkait,”terang politisi asal Bolmong Raya itu.(fjr)
