Minutradarsulut.com–Pemlihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Berbagai pihak diantaranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mengencangkan sosialisasi ke masyarakat.
Kali ini diprakarsai bersama Bawaslu Sulut DPD PPGI Provinsi Sulawesi Utara menggelar diskusi publik yang diselenggarakan di Resto Beranda WK Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (19/9).
Ketua DPD PPGI Provinsi Sulut Mark Louis W mengatakan, pertama-tama pihaknya mengapresiasi terhadap Bawaslu Sulut yang berkeinginan bersinergi bersama dalam mendorong terciptanya Pilkada serentak 2024 ini berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata dia, diketahui bersama bahwa tingkat kerawanan pada Pilkada cukup tinggi. Hal ini berkaca di Pilkada-pilkada sebelumnya, dimana tingkat gesekan di masyarakat sangat rentan.
“Sehingga itu kami DPD PPGI Sulut mendorong kepada Bawaslu Sulut untuk dapat lebih mengencangkan pengawasan di lapangan. Selain itu kerjasama-kerjasama dengan semua pihak juga alangkah baiknya diperkuat. Hal ini tentunya dapat meminimalisir potensi-potensi kerawanan yang akan muncul di pesta demokrasi 27 November 2024 mendatang,”ujar Louis yang merupakan pegiat pemilu itu.
Senior organisasi Cipayung GMNI itu menambahkan, tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut yakni untuk melaksanakan pengawasan partisipatif yang melibatkan stakeholder guna meminimalisir serta mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran Pilkada di Sulawesi Utara.
“Selain itu juga demi mendorong terciptanya Pilkada yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas tinggi,”terang Louis yang tercatat beberapa kali menjadi tim seleksi KPU/Bawaslu baik ditingkat Kabupaten maupun Provinsi tersebut.
Sementara itu, mewakili Polda Sulut
Guky Ginting, SIK menekankan Kamtibmas dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024. Kata Ginting, kepolisian berharap sinergitas antara organisasi kemasyarakatan maupun agama dapat berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu demi terciptanya Pilkada yang aman dan damai.
“Paling penting pada Pilkada ini yaitu dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta berharap agar seluruh elemen stakeholder dapat berkomitmen menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif dan menghargai perbedaan,”ujar Ginting.
Sedangkan, Akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado DR. Yudhi Dien menegaskan, komitmen bersama sebagai bagian dalam menjalankan pengawasan partisipatif.
“Perlu ditekankan dalam sosialisasi-sosialisasi seperti ini terkait apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam tahapan Pilkada. Tentunya hal ini adalah tanggung jawab bersama guna tercapinya Pilkada yang sesuai uturan perundangan,”tandas Dien.
Diketahui, hadir dalam kegiatan ini perwakilan Dari DPC PPGI Kabupaten/Kota diantaranya Minut, Manado, Bitung, Minahasa, Minsel, Bolmong, Sitaro, Tomohon dan Mitra. Kegiatan pun ditutup oleh Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Sulut Anggray Sari Mokoginta.(fjr)
