BITUNG – Gelombang kemarahan publik kembali memuncak setelah maraknya praktik mafia BBM subsidi jenis solar di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Aktivitas ilegal yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu disebut makin berani dan terang-terangan, sementara diduga aparat penegak hukum (APH) justru dinilai masyarakat seolah hanya menjadi penonton.
Sejumlah warga dan pengamat kebijakan publik mengaku heran bagaimana mungkin mobil-mobil Dum Truck, Konteiner,Tronton dan minibus pengumpul solar bersubsidi bisa beroperasi bebas di berbagai titik SPBU kota Bitung tanpa hambatan berarti. Beberapa warga bahkan menduga adanya “setoran lancar” kepada oknum tertentu sehingga aktivitas tersebut seolah kebal hukum dan sulit disentuh penindakan.
“Kalau tidak ada yang melindungi, mana mungkin mafia solar bisa berkeliaran sebebas ini? Kami melihat aktivitas mereka setiap hari,” unkap bapak Nurdin salah satu sopir truck kanvas yang ditemui di sekitar jalur SPBU.Jumat (7/8/2026).
Masyarakat menilai kondisi ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyebabkan antrean panjang di SPBU, membuat sopir angkutan umum sulit mendapatkan solar, dan menekan roda perekonomian daerah.
Sejumlah aktivis antikorupsi di sulawesi utara terlebih khusus di kota Bitung mengecam sikap aparat yang dinilai kurang tegas dalam menangani mafia solar. Mereka menilai, ketika praktik ini sudah sangat mencolok dan merusak, tidak ada alasan bagi APH untuk tidak bertindak cepat dan transparan.
“Kalau aparat benar-benar menjalankan tugas, kota Bitung tidak akan jadi surga mafia solar seperti sekarang. Publik melihat ada kejanggalan besar: mafia makin kuat, tapi penindakan minim,”ujar pemerhati kota Bitung, Sanny Kakauhe.
Desakan publik kini semakin keras agar Kapolri turun langsung mengevaluasi kinerja aparat yang bertugas di wilayah tersebut, terutama jika ada oknum yang diduga bermain mata dengan jaringan mafia solar.
Di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan ini, sejumlah elemen masyarakat juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius dan menginstruksikan tindakan tegas terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga terlibat pembiaran.
Masyarakat menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, termasuk mutasi, penindakan etik, hingga proses hukum apabila terbukti ada keterlibatan oknum dalam pembiaran tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi.
“Ini bukan masalah kecil. Solar subsidi itu jantungnya ekonomi rakyat. Jika pemerintah dan Kapolri tidak turun tangan, mafia akan semakin menjadi-jadi,”ujar Sanny Kakauhe.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari Kapolri dan Presiden RI untuk mengakhiri dugaan pembiaran terhadap mafia solar. Upaya pembersihan internal aparat dipandang mutlak diperlukan, bukan hanya demi menertibkan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Cukup sudah kota Bitung jadi ladang mafia. Ini saatnya negara hadir,” tegas Sanny Kakauhe.(feb)
Tinggalkan Balasan