![](https://radarsulut.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot_20260309-214019.jpg")
MANADO–Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay serta para bupati dan wali kota se-Sulut menghadiri Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 di Wisma Bumi Beringin, Manado, Kamis (17/4/2026).
Kegiatan yang digelar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara itu menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Gubernur YSK menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulut untuk terus bersinergi dengan BPKP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
“Pengawasan BPKP adalah mitra penting agar setiap program prioritas berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Yulius.
Ia menekankan, penguatan pengawasan bukan semata soal kepatuhan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya memastikan kualitas belanja pemerintah memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Victor Mailangkay menambahkan, forum komunikasi eksekutif ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah terkait mitigasi risiko, penguatan sistem pengendalian intern, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
Para bupati dan wali kota yang hadir juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan BPKP, terutama terkait pengelolaan APBD, percepatan belanja produktif, dan penguatan transparansi pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Heru Setiawan, menyerahkan apresiasi kepada Perumda Air Minum Duasudara Bitung, PDAM Wanua Wenang Manado dan RSUD Kotamobagu atas capaian dan kinerja pengelolaan.
Pemberian apresiasi itu menjadi penegasan bahwa penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan publik di daerah mulai menunjukkan hasil positif.
Pemerintah Provinsi Sulut berharap sinergi bersama BPKP terus diperkuat guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menopang pembangunan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan.(*)
