MANADO– Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut (KPw BI) Joko Supratikto memaparkan tiga jenis proyek investasi yang dapat dikembangkan pemerintah daerah.
Pertama, investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa membebani APBD secara penuh.
Kedua, proyek investasi milik BUMN dan BUMD yang diarahkan mendukung RPJMD dan sektor prioritas Asta Cita dengan orientasi multiplier effect bagi perekonomian daerah.
“BUMD dapat memperkuat PAD melalui dividen atas kinerja usaha dan hasil penyertaan modal daerah.
Sedangkan BUMN mendorong PAD secara tidak langsung lewat perluasan aktivitas ekonomi, pajak, dan retribusi,” jelas Joko Supratikto.
Ketiga, proyek swasta pada lahan pemerintah daerah melalui pemanfaatan aset pemda dengan skema kerja sama jangka waktu tertentu guna mengoptimalkan nilai ekonomi aset daerah.
Selain itu, BI Sulut juga menilai pembiayaan swasta dapat membantu efisiensi struktur belanja pemerintah daerah sekaligus meningkatkan PAD melalui mekanisme bagi hasil maupun availability payment.
“Infrastruktur yang beroperasi akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak daerah,” ujar Joko.
Dalam upaya menggenjot investasi, BI Sulut disebut terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui capacity building, penguatan substansi proyek, hingga promosi investasi.
Sejumlah daerah yang telah mendapatkan pendampingan BI Sulut antara lain Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan proyek Kawasan Industri Perikanan, Kota Tomohon melalui pengembangan Danau Linow, Kabupaten Minahasa dengan proyek Pulau Likri, serta Minahasa Utara melalui berbagai forum promosi investasi internasional.
BI Sulut juga mendampingi Kota Bitung dalam konsolidasi persoalan sewa lahan di kawasan KEK Bitung dan finalisasi studi KPBU.
Serta Kota Kotamobagu dalam penjajakan proyek bersama PT PII dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas.
Sementara itu, Kota Manado mendapat pendampingan untuk proyek Angkutan Umum Massal Buy The Service (BTS), termasuk capacity building bersama PT PII, penyusunan pre-feasibility study, hingga pertemuan dengan investor dan penyedia bus listrik.
“Hasil pendampingan tersebut telah menghasilkan kontrak operasional dengan PT Bagong sebagai operator bus Buy The Service oleh Kementerian Perhubungan,” ungkap Joko.
Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, BI Sulut turut mendukung pengembangan proyek Refuse Derived Fuel (RDF) melalui studi lapangan, business matching dengan investor, hingga forum investasi internasional di Osaka World Expo 2025.
“Hasilnya sudah ada Letter of Interest dari perusahaan Jepang, Urbanrig Co., Ltd,” tambah Joko Supratikto.(tha)
Tinggalkan Balasan