banner 1198x899 banner 1198x899

Kandouw Minta Pemerintah Kabupaten/Kota Dukung BPK Dalam Pemeriksaan Tata Kelola Keuangan

 

 

MANADO– Wakil Gubernur, Drs Steven OE Kandouw mengatakan
keuangan yang bersumber, baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, patutlah mengikuti segala bentuk aturan yang sudah ditetapkan.

Bahkan BPK RI sebagai Lembaga Resmi Pemerintah yang melakukan Tupoksi untuk memeriksa Tata Kelola Keuangan di daerah, harus mendapat dukungan penuh sebagai bentuk tekad dan komitmen pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Kamis (09/03/2023).

Kandouw mengatakan penyerahan LKPD Unaudited merupakan tuntutan undang-undang yang wajib dipatuhi.

“Penyampaian LKPD Unaudited menjadi kewajiban, karena sesuai perintah undang-undang. Setiap tahapannya harus kita ikuti dan patuhi dengan baik, termasuk semua dokumen dan personel-personel serta tinjauan lokasi. Semua harus mengikuti aturan tim pemeriksa BPK,” ungkap Wagub Kandouw.

Ia pun mengingatkan Kabupaten/Kota untuk mematuhi ketentuan yang diatur undang-undang.

“Kabupaten dan kota juga perlu di-endorse. Pak Gubernur mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk melakukan kewajiban yang merupakan perintah undang-undang,” tegas Wagub Kandouw.

Adapun penyerahan LKPD dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Sulut, Tahun Anggaran 2022 diserahkan bersama sejumlah Kabupaten/Kota lainnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sulut, Arief Fadillah mengatakan penyerahan LKPD Unaudited adalah kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan daerah yang disampaikan melalui proses.

“BPK Perwakilan Sulut memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras penyampaian LKPD Unaudited kepada seluruh Kepala Daerah yang dilakukan secara tepat waktu,” ujarnya.

Ia menambahkan, laporan LKPD adalah bentuk komitmen pemerintah daerah, terutama dalam pelaporan yang transparan dan akuntabel sesuai undang-undang.

Arief menjelaskan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK akan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah penyerahan laporan keuangan yang dilakukan Pemda.

“Selanjutnya BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah daerah 20 hari ke depan,” tutupnya.(tha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *