Kotamobagu, RadarSulut.com – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (15/4), menjadi momentum penguatan sinergi daerah dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Rakorda dibuka langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkay, dengan mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Rendy Mangkat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung transformasi program Bangga Kencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

“Pembangunan keluarga adalah fondasi utama. Untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, diperlukan sinergi lintas sektor yang kuat antara pusat, provinsi, hingga ke tingkat daerah,” ujar Rendy.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Kotamobagu akan memperkuat implementasi program Bangga Kencana melalui integrasi pengendalian penduduk dengan layanan kesehatan keluarga, percepatan penurunan stunting, serta kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu fokus utama agar intervensi program benar-benar tepat sasaran di setiap wilayah.

Selain itu, Rendy juga menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen penuh. Langkah nyata ini bukan sekadar rutinitas, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan Kotamobagu dan Indonesia,” tegasnya.

Ia berharap Rakorda tersebut mampu melahirkan kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga di masa mendatang.

Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah dan pimpinan OPD se-Sulawesi Utara sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional.

(red)