MANADO–Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah harus memperhatikan inflasi daerah. Pernyataan tersebut dijelaskan langsung Jokowi kepada semua kepala daerah yang di hadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E. Kandouw. Kandouw memenuhi undangan mendengarkan secara langsung arahan Kepala Negara Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (12/09/2022).
Secara bijak Presiden Joko Widodo meminta Kepala Daerah agar terus memantau inflasi di daerah.
“Setiap kenaikan (harga barang) harus diintervensi,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Whatsapp yang dikirim Wagub Kandouw ke group media Kantor Gubernur, Senin (11/09/2022).
Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, Surat Kemenkeu dan Surat Mendagri tentang bantuan harus segera diimplementasikan.
Untuk penanganan inflasi di daerah, maka fungsi koordinasi lintas sektor dan stakeholder haruslah terus dilakukan.
Selain Wagub Kandouw yang mewakili Gubernur Sulut, ada 5 Gubernur, 6 Walikota dan 6 Bupati yang diundang langsung Presiden Jokowi membahas penanganan inflasi.
Untuk Sulut sendiri, selain Wagub Kandouw, nampak hadir Walikota Manado Andrey Angouw, Wali kota Kotamobagu Tatong Bara. Dua Wali kota ini dinilai mewakili daerah-daerah yang terbaik dalam pengendalian inflasi.
Diketahui, Presiden Jokowi mengundang sejumlah Kepala Daerah untuk membahas pengendalian inflasi. Rapat digelar secara hybrid yaitu luring di Istana negara dan daring lewat aplikasi zoom.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan laju inflasi di Indonesia tahun ini. Jokowi menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 persen pada tahun ini.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini.
“Saya minta gubernur bupati wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama – sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid,” kata Jokowi.
“Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen),” sambungnya.
Untuk mengendalikan inflasi, dia mengatakan pemerintah daerah bisa mengalihkan 2 persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke subsidi. Misalnya, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat yang membutuhkan.
“Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi menuturkan subsidi ini juga bisa diberikan untuk membantu nelayan atau pengemudi ojek yang menggunakan solar dan BBM. Kemudian, anggaran 2 persen itu bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM dengan cara, membeli bahan baku.
“UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa aja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,” jelas Jokowi.
Tak hanya itu, dia meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tak terduga untuk subsidi biaya transportasi angkut barang antar daerah. Jokowi meyakini apabila hal ini dilakukan semua daerah, maka laju inflasi bisa ditahan.
“Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasinya. Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? 3 juta, ini yang ditutup 3 juta oleh pemda,” terang Jokowi.
“Sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan ini kita akan bisa mehanan inflasi agar tidak naik,” tutup Jokowi.(tra)
