Bupati Bolmut Sampaikan LKPJ Pada Sidang Paripurna Istimewah DPRD

Bolmut – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024 pada sidang paripurna istimewah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut, Jum’at (25/04/2025).

Dalam sambutannya Sirajudin, mengungkapkan LKPJ tidak sekedar kewajiban konstitusional Kepala daerah yang diatur dalam regulasi tetapi, lebih dari sebagai kewajiban administratif, LKPJ sebagai media pertanggungjawaban moral dan politik kepada masayarakat yang telah memberikan mandat melalui prosesa demokratis.

“Melalui LKPJ ini, kami berusaha menyampaikan secara objektif dan transparan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024,” ujar Sirajudin.

Data dan informasi yang disampaikan dalam LKPJ tersebut merupakan refleksi dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab bersama DPRD Bolmut yang sepenuhnya didukung oleh partisipasi masyarakat.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD sebagai masukan konstruktif dan sangat strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola Pemerintahan yang akan datang.

“Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD kabupaten bolaang mongondow utara, khususnya pansus LKPJ, atas kerja keras, ketelitian, dan komitmennya dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap dokumen LKPJ yang telah kami sampaikan,” tutur Sirajudin.

Rekomendasi tersebut lanjut alumni STIE Panca Bhakti Palu itu. sebagai cerminan kepedulian DPRD Bolmut terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Untuk itu, kami menyambut rekomendasi ini dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.

Meskipun demikian, pihaknya menyadari bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu tidak luput dari kekurangan dan kendala, sehingga dalam kesempatan itu Ia menegaskan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD.

“Hal ini akan kami wujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam penyusunan program, perencanaan anggaran, serta penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur,” imbuhnya.

Dipastikannya, setiap rekomendasi menjadi pijakan dalam proses evaluasi internal, pengambilan kebijakan, serta perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD adalah kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, ke depan kami berharap kerja sama yang harmonis dan sinergis ini dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan, demi terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Sirajudin.

(Advetorial)