Kotamobagu, RadarSulut.com – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, di ruang kerjanya, Jumat (24/4).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda supervisi BPK RI dalam memantau proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang saat ini tengah berlangsung di Kota Kotamobagu.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, menjelaskan bahwa supervisi dilakukan untuk memastikan seluruh proses audit berjalan sesuai standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

“Saya hadir untuk memastikan pemeriksaan berjalan dengan baik, sesuai standar, dan mematuhi prosedur yang berlaku. Proses ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Mei 2026,” ujar Bombit.

Menurutnya, supervisi tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap 16 pemerintah daerah di Sulawesi Utara, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, guna menjaga kualitas serta integritas hasil pemeriksaan.

Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BPK Sulut yang dinilai memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Kepala BPK Sulut. Melalui kunjungan ini, kami mendapatkan informasi krusial mengenai hal-hal teknis yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan,” kata Weny.

Ia berharap komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan BPK RI terus terjalin dengan baik guna mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurut Weny, koordinasi yang baik juga akan membantu mempercepat pemenuhan dokumen dan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa di lapangan.

Hasil akhir dari pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada akhir Mei 2026 dalam bentuk opini BPK atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dengan pengawasan langsung dari pimpinan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, proses audit diharapkan berjalan lancar dan mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bersih.

(red)