![](https://radarsulut.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot_20260309-214019.jpg")
Minutradarsulut.com–Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda dan Direktur Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Johny Sumbung mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi terkait bencana alam yang menimpa Kabupaten Minahasa Utara, Sabtu (13/4) di Aula Pemkab Minut.
Dalam sambutannya Bupati Joune Ganda menyoroti pentingnya mitigasi dalam penanganan bencana dan meminta saran dari BNPB mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten Minahasa Utara.
Upaya penanganan bencana diarahkan kepada daerah-daerah yang sering mengalami bencana, seperti jalan dan jembatan. Status kepemilikan dari infrastruktur tersebut harus jelas agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan tepat.
“Kami meminta BNPB untuk memberikan pembekalan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai penanganan bencana. Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana serta dapat melakukan tindakan mitigasi dengan baik,”ujar Bupati.
Selain itu iru kepada media Bupati menekankan pentingnya perlindungan dan evakuasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur penanganan bencana, seperti membangun tempat evakuasi yang aman dan memperkuat sistem peringatan dini.
“Kesimpulannya rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana hari ini adalah merupakan momentum penting dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah Minahasa Utara. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BNPB, dan masyarakat, diharapkan respon terhadap bencana dapat lebih efektif dan tanggap, serta kerugian dapat diminimalisir,”terang Joune Ganda.
Sementara itu, Dalam rapat tersebut, Direktur Perencanaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BNPB Johny Sumbung mengatakan, pentingnya sinkronisasi data dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ia juga mengharapkan posko bencana untuk melakukan pembaruan aktivitas setiap hari dan melaporkan kendala yang dihadapi di lapangan.
Selain itu, aset daerah dan desa yang terkena dampak bencana, seperti jalan, sekolah, dan jembatan, harus dialihkan ke pemerintah kabupaten sebelum dilakukan perbaikan. Jika aset tersebut telah beralih kepemilikan, dana desa dapat digunakan untuk perbaikan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menjalin kerja sama dengan instansi pusat dan memperoleh rekomendasi teknis dari Balai Jalan dan Balai Sungai untuk melaksanakan tindakan yang sesuai,”tandasnya.(advetorial)
