MANADO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) melaporkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di wilayahnya tetap terjaga kokoh.
Catatan positif ini berhasil dipertahankan di tengah eskalasi pasar keuangan global yang dipicu oleh gejolak geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala OJK SulutGo, Robert H. P. Sianipar, dalam acara Media Update Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara berkala di Manado Kamis (25/6/2026) Sore.
“Di tengah kondisi dinamika perekonomian global saat ini, kondisi fundamental perekonomian kita dinilai tetap resilien.
Hal ini ditopang oleh tingkat inflasi yang terkendali dan momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang masih tinggi.
Tercermin dari angka konsumsi dan volume transaksi pembayaran masyarakat yang terus bertumbuh,” ujar Robert
Berdasarkan data OJK hingga Juni 2026, fungsi intermediasi perbankan di wilayah Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.
Dana Pihak Ketiga (DPK) di Sulawesi Utara mengalami peningkatan sebesar 8,01% secara tahunan (year on year/yoy), sementara di Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 6,92% (yoy).
Sektor penyaluran kredit di Sulawesi Utara juga menunjukkan tren ekspansif dengan pertumbuhan mencapai 6,97% (yoy).
Sebaliknya, untuk wilayah Gorontalo, terjadi sedikit kontraksi sebesar 1,93% (yoy).
Robert menjelaskan bahwa penurunan ini bersifat temporer dan telah terkonfirmasi akibat adanya pelunasan kredit dalam jumlah besar oleh beberapa debitur kakap di wilayah tersebut.
Meskipun terjadi pertumbuhan kredit, OJK memastikan bahwa manajemen risiko perbankan tetap berjalan dengan sangat baik.
Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih berada jauh di bawah ambang batas aman (threshold) 5%.
Tercatat, rasio NPL di Sulawesi Utara berada di posisi 2,93%, sedangkan di Gorontalo berada pada tingkat 4,74%.
Dalam upaya memperkuat kapasitas permodalan industri perbankan daerah, OJK SulutGo terus mendorong program konsolidasi perbankan.
Hingga triwulan II-2026, tercatat sudah ada 3 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah SulutGo yang sukses menyelesaikan proses konsolidasi atau penggabungan usaha (merger).
Robert memastikan, integrasi ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada nasabah di daerah.
“Secara jumlah entitas bank memang berkurang, namun operasionalnya tetap berjalan normal karena BPR yang berkonsolidasi tersebut kini berubah status menjadi kantor cabang.
Langkah ini justru memperkuat industri perbankan kita karena modal mereka menjadi jauh lebih besar,” tambahnya.
Selain sektor perbankan, OJK juga terus menata industri keuangan non bank (IKNB).
Saat ini, telah resmi terdaftar dan berizin 2 perusahaan gadai swasta di wilayah SulutGo, di mana masing-masing beroperasi di Kota Kotamobagu dan Kota Manado.
Langkah ini diharapkan memperluas alternatif akses pembiayaan yang legal dan aman bagi masyarakat.
OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) setempat juga kian gencar memerangi aktivitas keuangan ilegal melalui program edukasi.
Mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi keuangan di wilayah ini berada pada kisaran 66,46%, dengan indeks inklusi keuangan yang melesat mencapai 80,51%.
Guna terus mendongkrak angka tersebut, sepanjang semester I tahun 2026, OJK SulutGo telah menyelenggarakan sebanyak 34 kali kegiatan edukasi berskala besar dengan total peserta mencapai 59.819 orang.
Program edukasi tatap muka ini telah berhasil menjangkau 17 dari total 21 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
“Hingga Juni ini, cakupan edukasi kita sudah mencapai 80,95% dari target wilayah.
Kami optimis hingga akhir tahun ini, seluruh kabupaten dan kota di Sulut dan Gorontalo dapat tersentuh program literasi keuangan ini,
sehingga masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk keuangan serta terhindar dari jerat investasi maupun pinjaman ilegal,” pungkas Robert.(tha)
Tinggalkan Balasan