SITARO– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (30/07/2026).
HLM ini sebagai wujud sinergi dan upaya bersama untuk percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah khususnya wilayah Kabupaten Sitaro.
Kegiatan dipimpin oleh Plt. Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, S.E. dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, Plh. Sekretaris Daerah Sitaro, Drs.Eddy Salindeho, MSi, Pemimpin Kantor Cabang Siau Bank SulutGo Cabang Siau, Cheryl L. Humiang serta anggota TP2DD dari berbagai OPD dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Heronimus mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara atas sinergi yang terjalin dalam mendukung digitalisasi transaksi keuangan di Kabupaten Sitaro.
Heronimus juga berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Bank RKUD terus diperkuat guna mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Joko Supratikto mengapresiasi peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Sitaro pada Semester II 2025 yang terus mengalami peningkatan dan telah memperoleh predikat “Digital”
Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi ETPD,” ujar Joko.
Lanjut dia, komitmen dan sinergi tersebut tecermin melalui penguatan kapasitas SDM, optimalisasi SPBE dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pemberian insentif transaksi nontunai, serta penyusunan rencana aksi yang terukur.
“Secara umum, ETPD di Siau menunjukkan tren yang sangat baik dari 2024 s.d. 2025, dengan selisih peningkatan di atas rata-rata Kab/Kota lain,” ucapnya.
Namun demikian, lanjut Joko, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Pada sesi diskusi, pejabat dari berbagai instansi di Kabupaten Kepulauan Sitaro menyampaikan sejumlah masukan, khususnya terkait preferensi masyarakat dalam bertransaksi secara tunai.
Di sisi lain juga, keterbatasan infrastruktur pendukung juga menjadi tantangan dalam mendorong akseptansi pembayaran nontunai di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Joko menekankan pentingnya penyediaan kanal pembayaran yang memadai, diiringi dengan pemberian insentif sebagai upaya mendorong adopsi pembayaran nontunai oleh masyarakat.
Menutup sesi diskusi, Plt. Bupati Kab. Kepl. Sitaro menyampaikan tiga arahan utama.
Pertama, perlunya penguatan strategi optimalisasi ETPD yang dilaksanakan secara terintegrasi pada aspek proses, output, dan outcome.
Kedua, pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan sektor perbankan dalam mempercepat implementasi KKPD.
Ketiga, perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kesiapan infrastruktur, serta pola perilaku pembayaran masyarakat.(*)
Tinggalkan Balasan