Bupati Sirajudin Pimpin Rapat Strategis, Bahas Inflasi hingga Tambang

Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menunjukkan keseriusannya menjawab berbagai persoalan daerah.

Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, SE, memimpin langsung Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Lantai III Kantor Bupati, Selasa (28/04/2026).

Rapat tersebut bukan sekadar pertemuan formal tahunan. Di balik meja koordinasi itu, tersimpan sejumlah agenda besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, distribusi gas LPG, pengawasan sektor pertambangan, hingga percepatan program bantuan perumahan bagi warga kurang mampu.

Rapat diawali dengan langkah strategis berupa penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Boltara dan Kejaksaan Negeri Boltara.

Kesepakatan itu berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik di Mal Pelayanan Publik Pemkab Boltara.

Kerja sama tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan, rapat koordinasi Forkopimda harus dimaknai lebih dari sekadar agenda rutin birokrasi.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi antarinstansi, memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus merumuskan langkah nyata menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Rapat seperti ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momentum menyusun strategi bersama agar setiap persoalan dapat ditangani cepat dan tepat,” tegasnya.

Sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.

Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap pengendalian inflasi, agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat.

Selain itu, persoalan distribusi LPG, juga dibahas untuk memastikan pasokan gas subsidi tepat sasaran dan tidak langka di lapangan.

Tak kalah penting, sektor pertambangan ikut menjadi pembahasan utama.

Pemerintah daerah menilai pengawasan dan penataan sektor ini harus dilakukan secara serius agar memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aturan dan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menjadi perhatian khusus.

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah warga yang belum layak huni.

Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan unsur Forkopimda agar peka terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.

Ia menyebut, setiap potensi persoalan harus dibaca sejak dini agar langkah antisipasi dapat segera dilakukan sebelum berkembang lebih luas.

Ia berharap rapat koordinasi itu melahirkan keputusan yang bukan hanya normatif di atas kertas, tetapi benar-benar terukur dan bisa dilaksanakan di lapangan.

“Setiap instansi harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya. Hasil rapat ini harus ditindaklanjuti secara nyata,” tandasnya.

Hadir pada rapat Ketua DPRD Boltara, Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, Frangky Chendra, Pabung 1303/BM, perwakilan Kapolres, perwakilan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Kepala BPS, PT Ekogas Inti Alam, para Asisten Setda, pimpinan OPD, camat, serta para sangadi se-Kabupaten Boltara.