MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menyatakan siap memperketat pengawasan biosekuriti dan komunikasi risiko di sepanjang rantai pasar satwa liar.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata menekan risiko penularan penyakit zoonosis dan munculnya penyakit infeksi baru (Emerging Infectious Diseases/EID).

​Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang diwakili oleh Asisten II Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, dalam Pertemuan Koordinasi Implementasi Biosekuriti di Hotel Luwansa Manado, Selasa (12/5/2026).

Karenanya, untuk ​menjaga ekosistem dan kesehatan publik, Ringkuangan mengatakan, bahwa interaksi manusia dengan satwa liar yang tidak terkontrol merupakan bom waktu bagi kesehatan masyarakat. Ia menyebut pandemi COVID-19 harus menjadi cermin bagi semua pihak.

​“Upaya penguatan biosekuriti, komunikasi risiko, dan keterlibatan masyarakat bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tandasnya.

​Ia menambahkan bahwa mobilitas global yang semakin tinggi mempercepat transmisi penyakit.

Berdasarkan data roadmap program, diketahui sekitar 60 persen penyakit infeksi baru bersifat zoonosis, dan lebih dari 70 persen di antaranya bersumber dari satwa liar.

​“Kegiatan ini, sangat penting karena yang dibicarakan mengenai isu besar yang menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Berkaitan dengan ​sensitivitas budaya dan kesadaran bersama, ​Provinsi Sulut telah dipilih menjadi lokasi percontohan Proyek Pasar Satwa Liar (Wildlife Wet Market/WWM) karena memiliki tingkat konsumsi daging satwa liar tertinggi di Indonesia.

Ia mengakui bahwa isu ini sangat kompleks karena beririsan dengan tradisi lokal.

​Namun, ia menekankan bahwa langkah pemerintah tidak bertujuan untuk mengintervensi budaya secara negatif, melainkan demi keselamatan publik.
​
“Kondisi tersebut bukan untuk menyalahkan budaya masyarakat, melainkan menjadi dasar membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dan konservasi lingkungan,” jelasnya.

​Data Perdagangan Satwa yang Signifikan
​Dalam forum tersebut, terungkap data survei yang cukup mencengangkan dari periode November hingga Desember 2022 di 36 pasar di Sulut.

Pada musim perdagangan tinggi, volume perdagangan satwa liar mencapai angka yang masif setiap minggunya

  1. ​Babi Hutan: 14 ton
  2. ​Kelelawar: 4,5 ton
  3. ​Ular: 1 ton
    4 ​Tikus: 1 ton

​Bahkan, saat perayaan besar seperti Natal dan Pengucapan, konsumsi dilaporkan melonjak hingga lima kali lipat. Proyek WWM II ini pun didorong sebagai bagian dari penguatan pendekatan “One Health”.

​“Kita mendukung penuh implementasi ini untuk mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan secara terpadu,” pungkasnya.

​Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran penting dari Direktorat KSG Kementerian Kehutanan, Tim BKSDA Sulut, serta perwakilan dari FAO ECTAD Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Australia (DFAT).(*)