Dihadapan Komisi VII DPR RI, Gubernur Yulius Sebut  Stabilitas Ekonomi Sulut Tahun 2025 Lampaui Pertumbuhan Nasional

MANADO– Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, memaparkan optimisme ekonomi daerah di hadapan Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Senin (27/4/2026).

Pertemuan digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.

Dalam paparannya, Gubernur menyebut stabilitas ekonomi Sulut tahun 2025 sangat baik dengan pertumbuhan 5,66%, melampaui rata-rata nasional.

Poin paling menonjol adalah transformasi sektor Ekonomi Kreatif yang diproyeksikan melonjak 1.456%, dari Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar pada 2025.

“Sektor Ekraf kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, melainkan motor pertumbuhan ekonomi mandiri berbasis kekayaan intelektual,” tegas Gubernur.

Dukungan Pemprov terlihat dari pembentukan nomenklatur khusus Ekonomi Kreatif hingga gelaran event besar Warbiasa Governor League 2025.

Sektor pariwisata juga mencatat kinerja positif dengan 61.495 wisatawan mancanegara pada 2025, didominasi pasar Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.

Wisatawan nusantara justru melonjak tajam mencapai 14,35 juta perjalanan.

Gubernur turut menyoroti peran 408.505 unit UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Sepanjang 2023-2025, Pemprov memberi intervensi nyata berupa bantuan peralatan kepada 960 unit usaha dan memfasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meski tren positif, Yulius Selvanus menggarisbawahi sejumlah tantangan infrastruktur.

Di antaranya kebutuhan penambahan rute penerbangan langsung internasional, integrasi transportasi massal KSPN & Trans Manado, serta peningkatan terminal internasional Bandara Sam Ratulangi.

Infrastruktur dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, listrik, dan internet di destinasi wisata terpencil juga perlu dibenahi.

Menutup pertemuan, Pemprov Sulut menyampaikan aspirasi strategis kepada Komisi VII DPR RI.

Usulan utama mencakup penetapan Sulut sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal kelautan dan agroindustri.

Serta penguatan sistem logistik nasional untuk menekan biaya distribusi.

“Kami berharap usulan ini dikawal Komisi VII DPR RI demi meningkatkan daya saing Sulut sebagai pintu gerbang Asia Pasifik,” pungkas Gubernur.(*)