KOTAMOBAGU, RadarSulut.com – Warga Desa Poopo dan Kelurahan Upai akhirnya mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi antara kedua wilayah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan di Kantor Sangadi Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Senin (28/9).
Pertemuan itu melibatkan perwakilan warga kedua wilayah, unsur pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menyampaikan keresahan sekaligus mencari jalan penyelesaian agar situasi kembali aman dan kondusif.
Suasana haru mewarnai pertemuan ketika seorang warga menyampaikan harapannya agar pertikaian segera dihentikan demi ketenangan bersama.
“Mari torang berhenti, kasiang. Torang jadi nda bisa tidur nyenyak,” ungkap warga tersebut.
Momen emosional juga terjadi ketika ibu dari salah satu korban mengingatkan bahwa masyarakat Poopo dan Upai memiliki hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak lama, baik melalui perkawinan maupun interaksi sosial sehari-hari.
Dalam pertemuan itu turut ditegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan dilatarbelakangi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melainkan bermula dari pertikaian antarremaja yang kemudian meluas hingga melibatkan warga kedua wilayah.
Ketua BPS GMIBM Bolaang Mongondow, Pdt. Jemy JS Tangkere, mengingatkan masyarakat agar tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan konflik agama. Ia mengajak seluruh pihak menyelesaikan permasalahan secara bijaksana melalui jalur hukum tanpa mengorbankan hubungan persaudaraan yang telah lama terbangun.
Sementara itu, Wakapolres Kotamobagu Kompol Romel JA Pontoh menegaskan bahwa kesepakatan damai tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Ia meminta seluruh pihak menghormati penanganan perkara oleh kepolisian serta tidak melakukan aksi balasan. Masyarakat juga diimbau menghindari intimidasi, provokasi, dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial karena berpotensi memicu kembali ketegangan.
Menjelang akhir pertemuan, Asisten I Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Subagio Mokoginta, meminta kedua belah pihak menyatakan komitmen secara terbuka untuk berdamai dan menjaga keamanan lingkungan.
Kedua pihak kemudian menyatakan kesediaan untuk berdamai dan menandatangani Surat Kesepakatan Damai Bersama sebagai bentuk komitmen mengakhiri pertikaian.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak berjanji tidak melakukan penyerangan maupun provokasi. Penyelesaian perkara juga diserahkan kepada pihak kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, aparat keamanan akan meningkatkan langkah pencegahan dan patroli, khususnya di lokasi serta waktu yang dinilai rawan, guna mengantisipasi kemungkinan bentrokan susulan.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan agar masyarakat Desa Poopo dan Kelurahan Upai dapat kembali hidup berdampingan secara damai.
Meski kesepakatan damai telah dicapai, proses hukum tetap berjalan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan hubungan persaudaraan, memperkuat komunikasi, dan menjaga kerukunan masyarakat sebagai sesama basudara di tanah Totabuan.
(Red)
Tinggalkan Balasan