Optimalisasi Program Jaga Desa,  ABPEDNAS dan Pemkot Kotamobagu Gelar Pelatihan Simulasi Perdes dan Musdes

MANADO–Kolaborasi dilaksanakan untuk menjaga harmonisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa.

Hal ini dioptimalkan oleh ABPEDNAS yang bekerjasama   Pemprov Sulawesi Utara, Kejati dan FISIP Unsrat.

Tergambar dalam Pelatihan Penguatan Peran BPD Bersinergi dengan Pemerintah Desa di Kotamobagu, 27 sampai 29 Oktober 2026.

Bersama Pemkot Kotamobagu, diikuti 130 peserta dari 15 Desa di Kotamobagu, menerima materi dan simulasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan Musyawarah Desa (Musdes)

Dengan tagline Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaga Desa, jadi contoh untuk daerah-daerah di bumi nyiur melambai, terlebih untuk diimplementasikan di Desa masing-masing

Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Stefanus B.A.N. Liow menegaskan bahwa BPD dan kepala desa harus menyampaikan berbagai program.

“ABPEDNAS adalah wadah menyalurkan aspirasi. Sekalipun masih seumur jagung, baru dilantik April lalu.

Namun konsultasi di tingkat kabupaten/kota sudah dilaksanakan masif,” katanya.

Dalam rangka optimalisasi program jaga desa yang berkerjasama dengan pemerintah dan FISIP Unsrat, kata Anggota DPD RI ini, kegiatan ini bukan sekedar Bimtek tapi diharapkan memberikan manfaat.

“Supaya semua baik, maka harus dimulai dari diri sendiri. Termasuk mulai dari Kepala Desa dan BPD.

Jika Kepala Desa dan BPD bersinergi, maka akan berdampak positif pada desa. Semua punya makna. Sebab sebagai pemimpin harus melangkah kedepan,” ungkapnya.

“Ini yang kita bangun supaya ada hubungan harmonis antara BPD dan Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa.

Kehadiran ABPEDNAS memberikan ruang dan waktu mengikuti kegiatan ini.

Namun jangan merasa ketika peran dan tupoksi sudah semakin memahami, kemudian mencari kesalahan Kepala dan perangkat Desa,” tambahnya.

“Jangan ada iri dan dengki. Kalau kita ingin mengubah, kita harus mulai dari diri sendiri termasuk hubungan harmonis antara BPD dan kepala Desa.

Hari ini sinergis BPD dan Kepala Desa, agar perampungan peraturan Desa untuk memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk masyarakat Desa,” sambungnya yang didampingi Ketua Panitia Jackrid Maluenseng.

Hadir dalam kegiatan sekaligus pemateri Sekprov Sulut yang diwakili Kadis PMD Novita Lumintang, Dekan Fisip Unsrat Dr Ferry Liando, perwakilan dari pihak kejaksaan.(*)

(*)