MANADO–DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung pada 16–18 Juli 2026.
Kunjungan itu dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan bertukar pengalaman dalam pelaksanaan fungsi alat kelengkapan dewan (AKD).
Khususnya menyangkut pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 serta optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam penyusunan agenda DPRD.
Setibanya di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, rombongan DKI Jakarta disambut langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Welliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., di ruang VIP bandara.
Penyambutan resmi dilanjutkan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di mana Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus A. Silangen menerima rombongan didampingi Wakil Ketua Royke Anter, Anggota DPRD Amir Liputo, serta jajaran Sekretariat DPRD.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dinilai strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif.
Menurut dr. Fransiscus A. Silangen, pertukaran praktik terbaik dan koordinasi lintas daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Diskusi kerja yang berlangsung mengupas mekanisme pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, peran strategis Badan Anggaran dalam menyusun APBD yang efektif, transparan, dan akuntabel,l.
Serta optimalisasi fungsi Badan Musyawarah dalam penetapan agenda persidangan dan kegiatan DPRD.
Kedua delegasi juga berbagi pengalaman mengenai tata kelola alat kelengkapan dewan dan peran dukungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas kedewanan.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, dengan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta meningkatkan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Sekretariat DPRD di kedua provinsi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan dan sinergi, serta komitmen melanjutkan kerja sama demi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan