MANADO – Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran menggelar aksi damai di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kamis (25/6/2026).
Massa menyuarakan dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Dalam aksi tersebut, massa meminta pimpinan dan anggota DPRD Sulut menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Agar program-program yang dinilai pro-rakyat tersebut tetap dipertahankan dan diperkuat.
Koordinator aksi, Steven Kembuan, menegaskan bahwa meski masyarakat memiliki perbedaan pilihan politik pada masa pemilu.
Seluruh elemen bangsa harus mendukung pemerintahan yang sah demi kepentingan rakyat.
“Walaupun berbeda pilihan, kita harus sepakat bahwa Presiden kita adalah Prabowo.
Semua aspirasi masyarakat yang kami sampaikan hari ini harus diteruskan hingga ke pemerintah pusat,” ujar Steven.
Aspirasi massa diterima oleh Anggota DPRD Sulut Louis Schramm dan Amir Liputo.
Keduanya menyatakan komitmen untuk mengawal tuntutan masyarakat hingga ke tingkat nasional.
Louis Schramm menilai Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih merupakan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih adalah program yang sangat baik dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Karena itu kami sepakat program ini harus tetap dilanjutkan,” kata Louis.
Sementara itu, Amir Liputo menegaskan DPRD Sulut akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi rakyat.
“Kami DPRD Sulut akan mengawal aspirasi ini sampai ke pusat.
MBG dan Koperasi Merah Putih adalah program yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Amir juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan.
“Jika ada persoalan dalam pelaksanaannya, maka yang harus diperbaiki adalah oknum yang menyalahgunakan program tersebut, bukan programnya yang dihentikan.
Jika ada tikus di lumbung padi, maka yang ditangkap adalah tikusnya, bukan membakar lumbungnya,” tegas Amir yang disambut tepuk tangan peserta aksi.
Selain mendukung MBG dan Koperasi Merah Putih, massa juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan delapan Program Hasil Terbaik Cepat atau Asta Cita yang menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut mereka, Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting.
Serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
“Program ini juga memotong mata rantai tengkulak sehingga petani dapat menikmati hasil usahanya secara lebih adil,” kata Louis Schramm.
Massa juga menyuarakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan meminta pemerintah memastikan transparansi .
Serta akuntabilitas dalam pengelolaan program-program yang menyangkut kepentingan rakyat, termasuk yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua DPP Sulut, Noldy Poluakan, dalam orasinya meminta pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya meminta agar Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor segera disahkan karena instrumen pencegahan korupsi yang ada saat ini masih perlu diperkuat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, massa juga menyatakan dukungan terhadap Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam upaya percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Mereka menilai percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan manfaat ekonomi bagi para penambang rakyat serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
Amir Liputo mengungkapkan bahwa DPRD Sulut telah menyampaikan dukungan kepada pemerintah pusat terkait percepatan penerbitan IPR.
“Kami terus mendesak kementerian terkait agar segera menerbitkan IPR.
DPRD sudah menyerahkan dukungan tersebut kepada Gubernur Sulut untuk diperjuangkan di tingkat pusat,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator aksi lainnya, Peps Kembuan, menyayangkan minimnya anggota DPRD yang hadir menemui massa aksi.
Ia berharap seluruh wakil rakyat lebih terbuka menerima aspirasi masyarakat.
“Kami akan mencatat anggota dewan yang tidak mau menerima rakyat di rumah rakyat.
Aspirasi masyarakat harus didengar dan diperjuangkan,” tegasnya.
Usai menggelar aksi di DPRD Sulut, massa berencana melanjutkan penyampaian aspirasi ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan Polda Sulut.
Sepanjang aksi berlangsung, peserta tetap menjaga ketertiban, mematuhi arahan aparat keamanan, serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai.(*)
Tinggalkan Balasan