Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset daerah Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Terperinci BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmut, Kamis (19/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut, Moh. Aditya Pontoh, diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Abdul Nazaruddin Maloho, dalam kegiatan tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI terhadap tata kelola aset pemerintah daerah.
Sejumlah aspek menjadi perhatian pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga penghapusan aset daerah.
Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan hasil pemeriksaan, termasuk temuan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan serta penatausahaan barang milik daerah.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan manajemen aset berjalan efektif, tertib, dan akuntabel sehingga keberadaan aset pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mewakili Plt. Bupati, Abdul Nazaruddin Maloho menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan pemeriksaan dan berbagai masukan yang diberikan.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola aset.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim BPK RI atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan aset daerah,” ujar Maloho.
Menurutnya, pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap aset daerah tercatat, terpelihara, terlindungi, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Pengelolaan aset yang baik adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Karena itu, kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
Koordinasi dan tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah dinilai menjadi faktor penting agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai ketentuan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan ini, sehingga langkah-langkah pembenahan dapat dilakukan secara terkoordinasi, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Maxyanus Taruk Lobo bersama anggota tim, serta para camat.
(Om Theo)



Tinggalkan Balasan