Bolmut – Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam menjadi perhatian penting pemerintah dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Untuk itu Pemkab Bolmut melakukan upaya sejak dini melalui penguatan kapasitas personel, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektoral guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, terpadu, dan terorganisasi.
Hal itu ditegaskan dalam amanat tertulis Bupati Bolmut yang dibacakan oleh Wakapolres Bolmut Kompol Abdurrahman Fauzi, saat memimpin apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana di halaman Polres Bolmut, Selasa (17/21/2026).
Dalam amanatnya Fauzi, menyebut karakter geografis Bolmut yang didominasi oleh wilayah pesisir, perbukitan dan hutan yang dilalui oleh cukup banyak sungai.
Menurutnya, kondisi tersebut menyimpan potensi kerawanan bencana alam berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak cuaca ekstrem.
“Kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat, merusak fasilitas umum, hingga mengganggu aktivitas perekonomian. Karena itu, setiap perkembangan situasi harus mendapat perhatian serius melalui langkah pencegahan, mitigasi, deteksi dini, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat,” ujar Fauzi.
Kesiapan Personel dan Peralatan, Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Fauzi, kesiapsiagaan personil, kecepatan bertindak, kemampuan berkoordinasi dan ketepatan mengambil keputusan menjadi faktor penting dalam penanganan bencana alam.
Untuk itu, seluruh unsur yang terlibat diminta memastikan kesiapan personel, kendaraan operasional, peralatan pendukung, serta perangkat komunikasi.
Kesiapan tersebut akan terus dilakukan Pemeriksaan dan evaluasi secara berkala agar seluruh perlengkapan berada dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu.
Pemantauan terhadap perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami banjir, longsor, angin kencang, maupun kebakaran hutan dan lahan.
Komunikasi terstruktur dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan informasi mengenai potensi ancaman bencana secara cepat dan akurat.
Hindari Ego Sektoral, Perkuat Koordinasi
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penguatan sinergitas lintas sektoral. Unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, relawan, dan seluruh pihak terkait diharapkan menjaga soliditas dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama seluruh unsur. Karena itu, hindari ego sektoral dan perkuat koordinasi agar setiap langkah penanganan dapat berjalan efektif,” tegas Fauzi.
Koordinasi yang kuat dinilai penting untuk memastikan setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak terjadi keterlambatan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan penanganan di lapangan.
Keselamatan Masyarakat Menjadi Prioritas
Fauzi, juga menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas.
Personel diminta memberikan pelayanan dan bantuan secara cepat, termasuk melakukan evakuasi terhadap warga yang berada di wilayah terancam.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Dalam setiap tindakan, keselamatan petugas maupun masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama.
Di sisi lain, edukasi kebencanaan kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Sosialisasi mengenai potensi bencana, langkah penyelamatan, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat perlu diperluas hingga ke tingkat desa.
Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu bencana, termasuk pembakaran lahan secara sembarangan.
Petugas Dituntut Profesional dan Humanis
Selain kesiapan teknis, seluruh personel yang terlibat diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, disiplin, dan pendekatan humanis.
Kehadiran petugas di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan, bukan justru menimbulkan kepanikan.
Karena itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara benar dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif.
“Kehadiran kita harus menjadi bagian dari solusi, memberikan pertolongan, dan memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana sendirian. Ingatlah bahwa keselamatan jiwa manusia merupakan prioritas utama,” tutupnya.
Hadir dalam apel tersebut, Kajari Bolmut Agus Tri Hartono, Ketua Komisi III DPRD Bolmut Abd. Zamat Lauma, Assisten Bidang Ekonomi dan Kesra Bolmut Fadly T. Usup, Kepala BPBD Irma Ginoga, unsur TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Damkar serta PLN.
(Om Theo)



Tinggalkan Balasan