Manado – Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Mohammad Aditya Pontoh, meminta perangkat daerah memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan dan validasi perubahan pohon kinerja serta cascading kinerja  terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Arahan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (18/11/2026),

Dalam arahannya, Aditya menjelaskan  perubahan RPJMD merupakan respons terhadap dinamika lingkungan strategis, perkembangan kondisi daerah, penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta perkembangan regulasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Karena itu, asumsi perencanaan, proyeksi kemampuan keuangan daerah, target kinerja, hingga intervensi program pembangunan perlu ditinjau kembali agar tetap sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

“Perubahan RPJMD bukan dimaksudkan untuk mengubah visi dan misi kepala daerah, melainkan untuk menyempurnakan strategi pencapaian, arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, dan intervensi pembangunan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal,” tegas Aditya.

Ia menekankan, seluruh penyesuaian harus tetap menjaga konsistensi terhadap visi dan misi kepala daerah serta diarahkan pada peningkatan hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Aditya, juga mengingatkan bahwa penyempurnaan dokumen RPJMD memiliki arti strategis karena akan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 dan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan mempertimbangkan sisa periode pelaksanaan RPJMD yang hanya mencakup dua tahun terakhir, Alumni Unsrat itu meminta seluruh tahapan perubahan dilakukan secara cermat, terukur, dan tepat waktu.

“Saya minta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius dan memastikan bahwa proses perumusan, penyelarasan, dan validasi perubahan pohon kinerja serta cascading kinerja dapat diselesaikan selama pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.

Selain itu, Aditya menginstruksikan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) agar segera menindaklanjuti hasil kegiatan ke dalam proses perumusan perubahan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025–2029.

Integrasi tersebut harus mencakup keterkaitan antara tujuan dan sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, hingga indikator serta target kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah.

Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlibat aktif mengawal proses perubahan RPJMD hingga tahap penetapan.

Hal itu menjadi penting karena setiap penyesuaian sasaran, indikator, program, dan target kinerja memiliki kesesuaian dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah serta kebijakan penganggaran.

Menurutnya, perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang harus berjalan selaras.

Program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan anggaran, sehingga target pembangunan tidak melampaui kemampuan sumber daya yang tersedia.

“Perencanaan dan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Apa yang kita tetapkan dalam dokumen perencanaan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan anggaran,” ungkapnya.

Lebih jauh, Aditya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah mengubah pola pikir dalam menyusun program pembangunan.

Orientasi kerja tidak boleh berhenti pada banyaknya program dan kegiatan, tetapi harus diarahkan pada capaian dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Perencanaan yang baik bukanlah perencanaan yang memuat sebanyak mungkin program dan kegiatan, melainkan perencanaan yang mampu menentukan prioritas secara tepat, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Marlupi Julianingrum, Perencana Ahli Madya pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah, selaku tenaga ahli penyusunan perubahan pohon kinerja dan cascading Pemerintah Kabupaten Bolmut Tahun 2025–2029, serta Doddy Afianto, yang terlibat dalam penyusunan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

(Om Theo)