MOLIBAGU– Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Langkah ini diwujudkan melalui sinergi program pengendalian inflasi pangan dari hulu ke hilir serta akselerasi digitalisasi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, menyampaikan bahwa program pengendalian inflasi pangan di Bolsel difokuskan pada penguatan kapasitas, kelembagaan.
Serta perluasan akses pasar dan keuangan petani.
Setelah berhasil membangun fondasi lewat empat langkah utama pada tahun 2025, BI Sulut kini memperluas jangkauan program pada tahun 2026.
”Berbagai program tersebut diperluas dan diperdalam melalui Mindpreneur Bootcamp PATUA, Pendampingan Sekolah Lapang untuk pembuatan pupuk organik, dan pelatihan Sistem Aplikasi Pencatatan Keuangan (SIAPIK) demi meningkatkan kapasitas pembiayaan formal petani,” ujar Joko Supratikto saat melaksanalan HLM TPID dan TP2DD di Bolsel, pada Rabu (20/5/2026).
Salah satu bukti nyata penguatan kelembagaan ini adalah terbentuknya Koperasi Wale Tani Mapalus pada 21 Maret 2025, yang melibatkan Poktan Metafora dari Bolsel.
Koperasi ini sukses mendongkrak produktivitas cabai rawit secara signifikan dari 35 ton/ha menjadi 50 ton/ha hingga tahun 2025.
Produknya pun telah merambah pasar lokal, luar pulau, hingga ke trufarm.
Meski demikian, Joko mengingatkan adanya dua isu strategis historis di Bolsel yang butuh perhatian serius: volatilitas harga komoditas utama (tomat, cabai rawit, bawang merah) yang rentan dipengaruhi pasokan luar daerah, serta terbatasnya jumlah kelompok tani hortikultura.
Untuk mengatasinya, BI Sulut merekomendasikan empat langkah taktis:l, melalui Penguatan Kelembagaan Petani:
- Mendorong petani menjadi lebih bankable, memberikan input produksi (benih unggul & pupuk), serta mengembangkan bisnis pasca-panen.
Peningkatan Produktivitas Lahan: - Menerapkan kalender tanam dan diversifikasi komoditas untuk memitigasi risiko iklim.
- Gerakan Pangan Murah (GPM) & Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP): Mempertajam GPM lewat prinsip ‘3 Tepat’ (Tepat Waktu, Tepat Lokasi, Tepat Sasaran) serta memanfaatkan subsidi ongkos angkut.
BI juga meminta sidak pasar dan koordinasi dengan Satgas Pangan/APH terus digencarkan.
Juga memastikan publik paham bahwa stok pangan aman dan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga.
Selain ketahanan pangan, Joko Supratikto juga memaparkan perkembangan digitalisasi di Sulut.
Berdasarkan hasil Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II-2025, seluruh Pemda di Sulut kini telah berada pada tahap ‘Digital’.
BI memberikan catatan khusus untuk Kabupaten Bolsel.
Nilai Indeks ETPD Bolsel mengalami sedikit penurunan dari 98,0% di semester I-2025 menjadi 97,75% di semester II-2025.
Hal ini membuat peringkat Bolsel merosot dari posisi pertama menjadi posisi kedelapan pada kategori TP2DD Kabupaten se-Sulawesi.
Penurunan ini utamanya dipicu oleh aspek realisasi yang turun ke angka 78% dari yang sebelumnya 80,00%, akibat penurunan proporsi penerimaan dari kanal konvensional.
Di sisi lain, Bolsel patut diapresiasi karena berhasil mempertahankan nilai sempurna 100% pada aspek Implementasi dan Lingkungan Strategis.
”Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhasil memperoleh nilai 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengoptimalkan sinergi bersama Perbankan dan Bank RKUD.
Untuk menyediakan seluruh jenis kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah,” pungkas Joko.
Ke depan, BI Sulut mendorong Pemda untuk menetapkan strategi baru guna mengajak masyarakat beralih ke pembayaran non-tunai.
Sekaligus meningkatkan proporsi penerimaan baik dari kanal konvensional, non-digital, maupun digital (QRIS, SMS/Mobile/Internet Banking, dan e-commerce) demi meraih penilaian maksimal.(tha)
Tinggalkan Balasan