Boltara — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima Wakil Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, didampingi Ketua DPRD Frangky Chendra, di Kantor Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/05/2026).
Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Boltara mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Wakil Bupati Aditya Pontoh mengatakan, raihan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang sesuai ketentuan.
“WTP adalah hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan cerminan disiplin tata kelola dan komitmen birokrasi dalam menjaga amanah publik.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi keharusan sekaligus cermin konsistensi pengendalian dan kesungguhan birokrasi,” tambahnya.
Aditya juga menyebut, capaian tersebut tidak terlepas dari peran Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, yang dinilai konsisten melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Prestasi ini tidak lepas dari kendali Bupati yang terus melakukan evaluasi, sehingga Boltara kembali meraih WTP,” tutupnya.
Turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut Inspektur Daerah Kristanto Nani serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boltara.
(Romi Lantapa)
Tinggalkan Balasan