Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) berpotensi tidak dapat mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2027.
Kendalanya, persentase belanja pegawai daerah masih melampaui batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolmut, Mirwan Datukramat, menjelaskan, pemenuhan ketentuan belanja pegawai menjadi salah satu persyaratan yang harus diperhatikan dalam mengusulkan formasi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengusulkan penerimaan CPNS pada 2027 karena beban belanja pegawai masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan.
Hal itu dibeberkannya kepada media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
“Ketentuannya maksimal 30 persen. Sementara kondisi kita saat ini masih di atas angka tersebut, sehingga untuk tahun 2027 Bolmut kemungkinan belum bisa mengusulkan formasi CPNS,” jelas Mirwan.
Ia mengungkapkan, jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Bolmut saat ini berkisar 3.560 orang. Berdasarkan pemetaan kebutuhan dan jabatan pada masing-masing perangkat daerah, jumlah tersebut dinilai masih relatif mencukupi.
Selain itu, sekitar 50 pegawai diperkirakan memasuki masa pensiun pada 2027. Sebagian besar di antaranya merupakan tenaga pendidik atau guru.
Namun, pengurangan jumlah pegawai akibat pensiun belum otomatis membuka peluang penerimaan CPNS. Pengusulan formasi tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan batas belanja pegawai.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Bolmut, Nul Hakim, membenarkan bahwa persentase belanja pegawai daerah masih berada di atas ambang batas 30 persen.
Ia menjelaskan, pada 2027 komponen belanja pegawai akan mengalami perubahan seiring dengan pengalihan pembiayaan sejumlah CPNS menjadi PNS.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan kebijakan penerimaan ASN.
Sehingga penataan kebutuhan pegawai dan pengendalian belanja menjadi langkah penting agar belanja pegawai tidak semakin meningkat.
Dengan demikian, peluang Bolmut mengusulkan formasi CPNS 2027 masih terkendala kemampuan fiskal daerah.
Untuk itu, pihaknya perlu memenuhi ketentuan belanja pegawai sebelum membuka peluang penambahan aparatur melalui jalur CPNS.
Akan tetapi tambah Nul Hakim, kalau ada Petunjuk Teknis (Juknis) pengangkatan CPNS tahun 2027, Pemkab akan menindaklanjutinya.
“Tetapi, kalau ada Juknis, kita bisa tindak lanjuti. Seperti apa Juknisnya, kita tunggu saja,” tutupnya.
(Om Theo)



Tinggalkan Balasan