Jasman seorang sarjana yang baru selesai kuliah dan kembali ke kampung halaman Pulau Marore. Dalam kesehariannya mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya saat kuliah di Fakultas Perikanan , Jasman bertekad menjadi nelayan profesional . Namun apa daya hasil perikanan untuk dijual mengalami kesulitan alat tukar rupiah.
Menurutnya, sebagai bagian warga yang tinggal diperbatasan merasa kesulitan dalam menjual hasil tangkapan. Karena terbatasnya uangnya rupiah yang beredar.
‘’Kami sangat terbatas dalam mengenal rupiah, sehingga warga di sini pun sangat terlambat soal pergantian uang misalnya ada uang serratus ribu baru,’’jelasnya.
Namun kata Jasman bersyukur karena program Bank Indonesia menjangkau Masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Begitupun Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara yang menjangkau wilayah 3T yang ada . Dimana dalam satu tahun Bank Indonesia Perwakilan Sulut menjangkau Masyarakat ke 3 T dua kali.
Bank Indonesia (BI) memegang peranan sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara lewat pengelolaan uang Rupiah. Mulai dari merancang desainnya, mencetaknya, menyebarkannya ke pelosok negeri, hingga memusnahkan uang yang sudah tak layak ada.
Khusus tahun 2026 ini Bank Indonesia sudah berperan dalam distribusi pengamanan rupiah sebanyak 10-an Milyar yang dibagi dua tahap masing-masing bUlan Juni sebesar Rp5,5 Milyar dan September 5 Milyar.
Distribusi rupiah tersebut Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 untuk menjangkau masyarakat di lima pulau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di Sulawesi Utara.
Ekspedisi yang berlangsung selama tujuh hari, untuk September tahun ini menyasar Tagulandang, Karatung, Marore, Kalama dan Mahangetang menggunakan KRI Sidat-851.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan uang yang dibawa akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah, termasuk mengganti uang yang sudah lusuh dengan uang yang baru.
“Mudah-mudahan semua lokasi terjangkau mengingat kondisi angin di laut cukup kencang.
Kami membawa uang kertas untuk kami tukarkan uang yang sudah lusuh dimiliki masyarakat di pulau dengan uang kertas yang baru.
Serta menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, tujuannya khusus untuk menyalurkan uang ini untuk kebutuhan uang kertas masyarakat,” tegas Joko.
Selain distribusi uang layak edar, tim juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah serta memastikan kebutuhan uang tersedia dalam jumlah yang cukup, pecahan yang tepat dan kondisi yang layak edar.
‘’Jarak dan keterbatasan akses tidak seharusnya menjadi penghalang masyarakat di wilayah terluar untuk memperoleh layanan yang berkualitas,’’ jelasnya.
Sementara itu, Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla., menegaskan dukungan TNI AL dalam memastikan distribusi Rupiah dapat menjangkau masyarakat di beberapa pulau terluar.
“TNI Angkatan Laut selalu siap mengantarkan uang Rupiah ini demi menyalurkan kebutuhan uang masyarakat. Kami menyiapkan personel gabungan.
Kita ada Satgas pulau-pulau terluar di sana, bekerja sama untuk menjaga kedaulatan bersama, termasuk menginvestigasi uang asing yang beredar di daerah kepulauan,” ujar Dery.
Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Biro Perekonomian Setda Sulut, Reza Dotulung, turut mengingatkan masyarakat di wilayah perbatasan untuk ikut menjaga kedaulatan negara.
“Hal penting untuk kita, yakni menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedaulatan di area perbatasan,” tegas Reza.
BANK INDONESIA HADIRKAN SENTRA KAS MITRA UTAMA
Kepercayaan yang diberikan Bank Indonesia (BI) kepada Bank SulutGo (BSG) Cabang Siau menjadi sinyal kuat terhadap semakin strategisnya peran perbankan daerah dalam menjaga kelancaran layanan kas di kawasan kepulauan.
Melalui kerja sama tersebut, sistem pengelolaan kas diharapkan semakin efektif sehingga distribusi uang tunai dapat berlangsung lebih aman, efisien, dan merata, termasuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dalam penandatanganan PKS tersebut, terdapat tiga bank yang mengelola Sentra Kas Mitra Utama di Sulawesi Utara, yakni BSG Cabang Siau sebagai pengelola SKM Utama Siau, BSG Cabang Melonguane sebagai pengelola SKM Utama Melonguane, serta Bank Mandiri Cabang Tahuna sebagai pengelola SKM Utama Tahuna.
Joko menegaskan bahwa keberadaan Sentra Kas Mitra Utama di Siau, Melonguane, dan Tahuna merupakan bagian dari strategi Bank Indonesia untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan uang Rupiah di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Menurutnya, masyarakat di wilayah kepulauan harus memperoleh akses yang sama terhadap uang Rupiah yang layak edar, baik dari sisi jumlah, kualitas maupun pecahan yang sesuai dengan kebutuhan.
“Sinergi dalam memperluas sistem pembayaran digital perlu berjalan beriringan dengan penyediaan uang Rupiah fisik yang layak edar dan inklusif. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat tetap terpenuhi, termasuk di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” ujar Joko.
RUPIAH JANGKAU WILAYAH 3 T
ERB 2026 menjadi ekspedisi kedua yang dilaksanakan pada tahun ini. Melalui perjalanan tersebut, BI dan TNI AL membawa misi memastikan Rupiah tetap tersedia dan digunakan masyarakat, termasuk di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Kehadiran Rupiah di pulau-pulau terluar dinilai memiliki makna lebih dari sekadar alat pembayaran. Distribusi dan penggunaan Rupiah hingga wilayah perbatasan menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2011, Rupiah bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga simbol identitas dan pernersatu bangsa.
ERB memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar di seluruh vileiyah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) adalah misi yang sangat pen:ng.
BI menghadapi tiga tantangan besar dalam hal memenuhi uang layak edar di wilayah perbatasan, terluar Indonesia.
Tantangan itu, yakni
Geografis: Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dimana sebagian besar lokasi masih sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur transportasi.
Edukasi, sebagian masyarakat masih kurang memahami cara memperlakukan uang dengan baik yang menyebabkan tingginya uang tidak layak edar.
Batas negara, di wilayah perbatasan, penggunaan mata uang asing sering terjadi akibat kedekatan geografis dengan negara lain.(Martha Pasla)
Tinggalkan Balasan