BOLTARA–Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas harga dan mendukung digitalisasi ekonomi keuangan daerah.
Kegiatan dipimpin oleh Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, dengan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara, Purwanto; Manajer PEPK & LMS Kantor OJK Sulutgo, Toar Kaesar Dotulung; Kepala BPS Boltara, Andi Alimuddin; perwakilan Kejaksaan Boltara; perwakilan Kapolres Boltara; perwakilan DPRD Boltara; serta anggota TPID dan TP2DD Boltara.
Dalam sambutannya, Sirajudin menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Boltara dalam memperkuat ketahanan pangan terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya untuk komoditas cabai rawit dan beras premium yang mengalami tekanan pasokan.
Dari sisi produksi, Boltara memiliki potensi lahan sawah yang besar, namun masih menghadapi keterbatasan alsintan, terutama saat panen serentak.
Untuk itu, Pemda mendorong peningkatan produktivitas melalui pengembangan varietas padi bersama IPB, penerapan teknologi Tabela (tabur benih langsung) dengan produktivitas hingga 10,03 ton/ha, serta perluasan akses kredit alsintan bagi petani.
Dari sisi digitalisasi, Pemkab Boltara berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan transaksi nontunai, termasuk pada penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah.
Pada sesi paparan, Purwanto menyampaikan perkembangan terkini inflasi Sulawesi Utara, terutama tekanan harga yang berasal dari beberapa komoditas utama seperti cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang, dan cabai merah.
Perhatian khusus diberikan pada komoditas cabai rawit seiring tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Boltara yang menunjukkan adanya tekanan harga.
Dalam merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama TPID mendorong penguatan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), antara lain melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Selain itu, turut disampaikan perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, di mana Kab. Boltara mencatatkan peningkatan Indeks ETPD Semester I 2026 menjadi 95,00% dan telah berada pada tahap digital.
Purwanto merekomendasikan agar Kabupaten Boltara perlu meningkatkan proporsi realisasi penerimaan dari setiap kanal pembayaran nontunai seperti kanal digital (QRIS, Internet/SMS/Mobile Banking), kanal nondigital (ATM, EDC, dan UE Reader), dan tetap mempertahankan pelayanan kanal konvensional (Agen Bank dan Teller).
Selanjutnya, Toar menyampaikan peran OJK dalam memperkuat inklusi keuangan melalui pengawasan, perlindungan konsumen, dan pengembangan ekonomi daerah sebagaimana diperkuat dalam UU P2SK.
OJK mendorong perluasan akses pembiayaan melalui skema ekosistem closed loop, termasuk untuk pembiayaan alsintan dengan melibatkan Pemda, pelaku usaha, offtaker, lembaga penjamin, dan asuransi.
Pada sesi berikutnya, Andi menyampaikan paparan BPS dalam mendukung optimalisasi indikator ekonomi daerah seperti IPH, statistik produksi pertanian, kemiskinan, dan NTP untuk memperkuat analisis ekonomi serta mendukung kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Boltara.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan rompi TPID oleh KPwBI Provinsi Sulawesi Utara kepada Tim TPID Kabupaten Boltara sebagai bentuk dukungan penguatan kolaborasi pengendalian inflasi daerah, launching QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang, dan Ollot .
Sehubungan mendukung digitalisasi transaksi Pemkab Boltara, pemberian apresiasi kepada wajib pajak dan restribusi daerah yang melakukan pembayaran secara digital dengan nominal tertinggi.
Serta penyerahan bantuan pakan ternak dari Pemda Boltara kepada 10 kelompok tani sebagai dukungan penguatan sektor pangan daerah.(tha
Tinggalkan Balasan