KOTAMOBAGU, RadarSulut.com– Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy V. Mangkat, S.H., M.H., menghadiri agenda penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Jumat (14/8).

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen untuk menjalankan pemerintahan secara tulus dan jujur, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Presiden juga memaparkan sejumlah capaian strategis sekaligus arah kebijakan nasional yang menjadi fokus pemerintah. Di antaranya penguatan kemandirian pangan dan energi, restrukturisasi BUMN agar lebih efisien, peningkatan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan fasilitas kesehatan.

Menanggapi arahan Presiden, Pemerintah Kota Kotamobagu menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan prioritas pemerintah pusat.

Bagi pemerintah daerah, pidato kenegaraan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Wakil Wali Kota Rendy V. Mangkat menegaskan, keselarasan antara program nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah menjadi hal penting agar pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pidato kenegaraan ini menjadi pengingat sekaligus momentum penting bagi kami di daerah. Sinergi dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama, agar seluruh agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terwujud dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Kotamobagu,” ujar Rendy.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kotamobagu akan terus mendorong penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi melalui investasi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Berbagai program tersebut akan terus diakselerasi dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

(Red)