JAKARTA–Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE terus berkomitmen nyata mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal.
Langkah strategis ini dibuktikan melalui pertemuan tertutup bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (29/09/2026) kemarin.
Fokus utama pembahasan, yakni percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Yulius menegaskan legalitas sektor pertambangan rakyat adalah kunci.
Agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya alam secara sah, aman, dan berkelanjutan.
“Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, WPR dan IPR bukan sekadar aturan administratif melainkan fondasi perlindungan hukum sekaligus peningkatan perekonomian para penambang rakyat,” kata Gubernur Yulius.
Sementeri Menteri ESDM Bahlil Lahadia sangat mengapresiasi langkah proaktif ini dan berkomitmen memberikan dukungan penuh serta fasilitasi koordinasi teknis agar proses ini segera terselesaikan dan dapat diimplementasikan tepat sasaran.
Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, saya optimis pertambangan rakyat di Sulawesi Utara akan semakin tertata, memperhatikan keselamatan kerja, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga seluruh payung hukum dan perizinan resmi terbit, demi keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” kata Gubernur Yulius.(*)
Tinggalkan Balasan