Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelisahkan dari wajah politik Indonesia hari ini. Politik yang seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan, adu visi, dan perjuangan kepentingan rakyat, perlahan justru tampak seperti arena persaingan antarkelompok elite. Bukan lagi tentang siapa yang memiliki gagasan terbaik untuk masa depan bangsa, melainkan siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, siapa yang memiliki jaringan paling kuat, dan siapa yang mampu mempertahankan pengaruhnya.
Inilah yang dapat disebut sebagai politik geng: sebuah praktik politik ketika kekuasaan dijalankan melalui loyalitas kelompok, kedekatan personal, jaringan kepentingan, serta pembagian pengaruh di antara lingkaran elite.
Dalam panggung politik semacam ini, perbedaan pandangan tidak selalu diperlakukan sebagai bagian dari demokrasi. Kritik sering kali dibaca sebagai ancaman, perbedaan posisi dianggap pembangkangan, sementara kesetiaan kepada kelompok terkadang lebih dihargai daripada kapasitas dan integritas.
Politik pun berubah menjadi semacam panggung pertunjukan. Para elite tampil di hadapan publik dengan narasi persatuan, stabilitas, dan kepentingan nasional. Namun, di balik panggung, pertarungan kepentingan terus berlangsung. Ada yang berebut posisi, ada yang mempertahankan pengaruh, ada pula yang berusaha memastikan kelompoknya tetap berada di lingkaran kekuasaan.
Ironisnya, rakyat hanya menjadi penonton dari pertunjukan yang mereka biayai melalui pajak, suara politik, dan kepercayaan yang diberikan dalam proses demokrasi.
Ketika Loyalitas Kelompok Mengalahkan Kepentingan Publik
Dalam demokrasi, membangun koalisi dan jaringan politik bukanlah sesuatu yang keliru. Partai politik membutuhkan kerja sama untuk menjalankan pemerintahan. Namun, persoalan muncul ketika kepentingan kelompok menjadi lebih dominan daripada kepentingan publik.
Jabatan publik berisiko dipandang sebagai bagian dari distribusi kekuasaan, bukan amanah untuk melayani masyarakat. Dukungan politik dapat berubah menjadi alat tawar-menawar, sedangkan kebijakan publik berpotensi menjadi komoditas dalam negosiasi antarelite.
Pada titik ini, pertanyaan pentingnya bukan lagi siapa yang berkuasa, melainkan untuk siapa kekuasaan itu digunakan?
Sebab, negara bukan milik kelompok tertentu. Negara bukan organisasi eksklusif yang hanya memberikan ruang kepada mereka yang berada dalam lingkaran pertemanan dan kepentingan politik yang sama.
Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar tontonan politik. Mereka membutuhkan lapangan pekerjaan, pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan, kepastian hukum, dan kebijakan yang menjawab persoalan kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, para elite seharusnya memahami bahwa kekuasaan bukanlah warisan kelompok, bukan pula hadiah bagi mereka yang paling setia. Kekuasaan merupakan mandat publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Ketika Kursi Kekuasan Tidak Lagi Nyaman
10 November 2026 menjadi menarik sekaligus menggelisahkan dari panggung politik Indonesia hari ini. Wakil Presiden menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden. Sebuah pernyataan yang tentu tidak bisa dibaca sebatas keputusan personal seorang pejabat negara. Sebab, jabatan wakil presiden bukanlah kursi pribadi yang bisa diperlakukan seperti jabatan dalam perusahaan keluarga, yang bisa ditinggalkan ketika keadaan mulai tidak menguntungkan.
Peristiwa ini membuka kembali pertanyaan mendasar tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana legitimasi dibangun, dan sejauh mana seorang pejabat publik bersedia mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan kepadanya.
Persoalan dokumen pendidikan yang kini menjadi sorotan bukan sekadar perdebatan administratif. Ketika persyaratan pencalonan pejabat publik dipersoalkan melalui proses hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menjadi bagian penting dari polemik tersebut.
Pada akhirnya Demokrasi seperti dipaksa menyaksikan sebuah ironi: seseorang bisa sampai ke puncak kekuasaan melalui jalan yang penuh perdebatan, tetapi ketika legitimasi jabatannya kembali dipertanyakan, publik justru harus menunggu bagaimana elite menyelesaikan persoalan di antara mereka sendiri.
Tentu, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan motif di balik keputusan tersebut. Namun, Masyarakat berhak mempertanyakan mengapa niat mundur baru muncul ketika tekanan hukum dan politik semakin menguat.(Fasli W)
Tinggalkan Balasan