BITUNG – Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dinilai strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas kehidupan sosial di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Dukungan terhadap penguatan peran FKDM tersebut disampaikan tokoh adat Bitung, Jeffry Mamentu.

Menurutnya, kewaspadaan dini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Ia menilai, keberadaan FKDM dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, khususnya untuk mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Secara regulasi, penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Dalam kerangka tersebut, FKDM memiliki fungsi menjaring, menampung, mengkoordinasikan, serta mengkomunikasikan informasi dari masyarakat terkait potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), termasuk gejala bencana.

Informasi yang dihimpun selanjutnya dapat disampaikan dalam bentuk laporan dan rekomendasi kepada kepala daerah maupun Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah antisipatif.

Bagi Kota Bitung yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang beragam, keberadaan FKDM diharapkan mampu memperkuat deteksi dini melalui pendekatan persuasif, komunikasi terbuka, serta kolaborasi lintas elemen.

Namun demikian, efektivitas FKDM tidak cukup hanya diukur dari keberadaan organisasi maupun struktur kepengurusan.

Lebih dari itu, diperlukan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang berkelanjutan, kejelasan mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut pemerintah terhadap setiap informasi yang disampaikan.

Selain itu, kinerja Kesbangpol juga harus seiring sejalan dan berkolaborasi untuk mendukung setiap kegiatan FKDM demi menjaga stabilitas keamanan dan mendeteksi dini setiap pergerakan kejadian yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Jangan seperti yang diberitakan di media bahwa Kesbangpol sepertinya tidak mendukung penuh kegiatan FKDM di Bitung ini, itu sangat salah besar sebab FKDM ini pembentukannya dari pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), bukan hanya spontanitas Pemerintah Kota.

“Kesbangpol dan FKDM harus terus berkolaborasi dalam menjalankan program-program dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hal-hal pencegahan akan stabilitas keamanan. Sebab FKDM adalah mata dan telinga masyarakat,” ujarnya.

Jika Kesbangpol tidak mendukung FKDM seperti di Bitung ini, kinerja Kaban patut dipertanyakan.

“Kalau perlu kami usulkan kepada Pak Wali Kota Bitung agar Kaban Kesbang diganti saja,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kaban Kesbangpol menegaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap mendukung keberadaan dan seluruh kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Terkait kegiatan sosialisasi FKDM, meskipun dirinya selaku Kepala Badan tidak dapat hadir secara langsung karena adanya tugas dan agenda kedinasan lainnya, ia telah menugaskan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang terkait untuk menghadiri sekaligus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, ketidakhadiran dirinya secara pribadi tidak dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakdukungan Kesbangpol terhadap FKDM.

Dukungan institusi tidak semata-mata diukur dari kehadiran pimpinan, tetapi juga melalui pelaksanaan tugas, koordinasi, dan pendampingan oleh jajaran yang telah diberikan mandat melalui Surat Tugas.

Ia juga berharap agar komunikasi dan koordinasi antara Kesbangpol dengan pengurus FKDM tetap terjalin dengan baik.

“Apabila terdapat persepsi yang berbeda, tentu akan menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depan sinergi dan kerja sama semakin baik,” tutupnya.(fer)