MANADO– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sulut) memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 sebagai bagian dari implementasi visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Delapan misi pembangunan yang menjadi landasan kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay terus diwujudkan melalui berbagai program strategis di bidang tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi, hingga ketahanan pangan.

Pada misi pertama, yakni pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba, Pemprov Sulut mencatat capaian Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 68,08 yang berada pada kategori rentan.

Berbagai langkah penguatan integritas dilakukan melalui seleksi putra-putri terbaik Sulut sebagai anggota Paskibraka, penerapan kurikulum antikorupsi di sekolah, hingga sosialisasi antikorupsi di rumah sakit.

Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, Sulawesi Utara meraih penghargaan nasional Government Award kategori Outstanding Province in Life Expectancy Value.

Pemerintah juga mendorong pembangunan SMA Taruna Nusantara di Noongan, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, serta pembangunan Sekolah Rakyat di Manado dan Minahasa.

Selain itu, pembenahan fasilitas olahraga seperti Kolam Renang Ranowangko di Manado dan revitalisasi arena pacuan kuda di Tompaso turut menjadi perhatian pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara juga meningkat dari 75,68 pada 2024 menjadi 76,32 pada 2025.

Kemajuan sektor pendidikan juga ditandai dengan pembukaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Manado (UNIMA), pemberian beasiswa bagi 1.612 siswa SMA, 454 siswa SMK, dan enam siswa SLB.

Serta rehabilitasi toilet sekolah pada puluhan SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Utara.

Di sektor olahraga dan kesehatan, Sulut sukses menggelar Kejuaraan Nasional Panahan Piala Gubernur 2026 di Stadion Klabat Manado juga memperoleh apresiasi sebagai daerah peduli kesehatan dan pemenuhan gizi anak.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga meningkat hingga mencapai 99,1 persen dengan tingkat keaktifan 81,4 persen.

Sementara pada misi pembangunan perekonomian daerah, pemerintah melakukan revitalisasi sejumlah objek wisata seperti Sumaru Endo di Remboken dan Bukit Kasih Kanonang.

Selain itu, sebanyak 63 blok Wilayah Pertambangan Rakyat telah ditetapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 tercatat sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.

Ketimpangan ekonomi juga menurun dengan gini rasio turun menjadi 0,341.

Di sisi lain, realisasi investasi mencapai Rp10,1 triliun atau 109 persen dari target Rp9,3 triliun.

Pemprov Sulut juga mempercepat Program Makan Bergizi Gratis dengan 162 unit SPPG yang telah beroperasi, di mana 148 unit telah melakukan pelayanan distribusi.

Di sektor pertanian, pembukaan sekitar 8.000 hektare sawah baru dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut tahun 2026 naik menjadi Rp4.002.630.

Dalam upaya memperkuat daya saing daerah dan internasional, pemerintah merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara serta menyelesaikan pembangunan Tahap IV Jalan Manado Outer Ring Road III.

Pada misi ketahanan pangan, energi dan air, berbagai Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga.

Pemerintah juga berhasil menghadirkan layanan listrik 24 jam di tujuh pulau yang berada di Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Talaud.

Di bidang sosial dan budaya, revitalisasi Museum Provinsi dilakukan untuk memperkuat pelestarian budaya daerah.

Pemerintah juga membangun hunian tetap bagi korban erupsi Gunung Ruang yang berlokasi di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Adapun pada misi tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov Sulut memperoleh penghargaan Ombudsman dengan predikat kepatuhan pelayanan publik kategori kualitas pelayanan baik.

Sulawesi Utara juga meraih predikat Pemerintah Provinsi Terbaik I dalam penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029.

Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.

Serta meraih predikat Provinsi Terbaik Ketiga se-Wilayah Sulawesi dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.(tha)