banner 1198x899 banner 1198x899

Parpol Hati-hati, H-3 Bawaslu se Sulut Siap “Tangkap” Pelanggar Pemilu

SERIUS : Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara saat menggelar rapat koordinasi pengawasan partisipatif dalam rangka masa tenang pemilu 2024, Jumat (9/2).

Manadoradarsulut.com–Jika dihitung pemilihan umum (Pemilu) 2024 tinggal 3 hari lagi. Dijadwalkan pesta demokrasi tersebut akan dihelat 14 Februari mendatang.

Terkait hal itu untuk mengencangkan persiapan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka pengawasan masa tenang pada pemilu tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (9/2) sampai dengan Sabtu (10/2).

Kegiatan yang melibatkan media massa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat dan mahasiswa itu juga menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari akademisi, kepolisian dan Sat Pol PP.

Dalam kegiatan tersebut, terungkap banyak hal yang menjadi potensi-potensi masalah pada masa tenang jelang hari pemungutan dan penghitungan suara.

Akademisi Universitas Sam Ratulangi J D. Pombengi sebagai salah satu narasumber mengatakan, masa tenang itu dalam artiannya tidak ada aktifitas pemilu apapun juga.

Jadi diartikan bahwa pada tahapan tersebut tidak ada satupun peserta pemilu melakukan pergerakan politik jelang hari pemilihan. Kata dia, peran media sangat penting dalam masa tenang ini. Karena media merupakan corong utama dalam bersama-sama Bawaslu.

“Bagi-bagi sembako itu merupakan kategori politik uang. Itu menurut tafsiran undang-undang. Kita ketahui bersama berkacal pada pemilu-pemilu sebelumnya pada masa tenang masih rentang terjadi kampanye.

Mereka para tim sukses membungkus sedemikian rupa agar kampanye tidak diketahui bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kampanye. Paling terlebih juga pada masa tenang ini dilarang bagi lembaga apapun melakukan survei dan merilis atau mempublikasikan hasil surveinya,”ujar Pombengi.

Sementara itu, dosen Universitas Negeri Manado (Unima) Dr Johny Tarore mengungkapkan, dalam undang-undang nomor 7 ada 11 tahapan pemilu dan salah satunya adalah tahapan masa tenang ini.

Menurutnya, banyak para ahli pemilu menyebutkan pemungutan dan penghitungan suara itu adalah mahkota pemilu. Bawaslu harus melakukan strategi yang agak sedikit melampaui KPU dari masalah teknis.

“Proses pencegahan, penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa semuanya telah dilakukan Bawaslu. Lembaga ini dalam undang-undang keputusannya final dan mengikat.

Dari sisi aturan Bawaslu dalam memproses suatu tindakan pelanggaran pemilu itu harus terdiri dari persyaratannya harus terpenuhi syarat formil maupun materil.

Pada pemilu ini isu-isu paling krusial terjadi itu adalah politik uang, ujaran kebencian, hoax di media sosial maupun media massa. Bahkan tak segan masyarakat mendapat intimidasi,”beber Tarore.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut Steffen Linu mengatakan, pada masa tenang ini pihaknya akan melakukan patroli pengawasan terutama terhadap politik uang, karena hal itu yang sangat rentan terjadi.

Kata dia, biasanya itu terjadi tiga hari menjelang pungut hitung. Kemudian intensitas pelanggaran juga kera terjadi di masa tenang.

“Pada patroli ini kita juga akan menyisir beberapa wilayah diantaranya Manado, Minut dan Bitung untuk melakukan penurunan APK bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Sat Pol PP. Setelah itu pada hari kedua kita akan turun ke Kabupaten Minahasa dan Tomohon. Mulai esok (hari ini, red) kita sudah menginstruksikan kepada Kabupaten/Kota untuk menggelar apel siaga.

Pada masa tenang ini kami menekankan kepada peserta pemilu agar kiranya melakukan penertiban APK secara mandiri. Jika ditemukan masih ada yang terpasang hal itu merupakan suatu pelanggaran,”terang Linu sembari membuka secara resmi kegiatan tersebut.(fjr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *