banner 1198x899 banner 1198x899

Jelang 2024, Bawaslu Sulut Pelototi Kerawanan Kampanye di Media Sosial

AKRAB : Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh bersama Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Sulut Anggray Sari Mokoginta saat menghadiri launching kerawanan kampanye di media sosial, baru-baru ini.

Manadoradarsulut.com–Jelang tahapan-tahapan krusial pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2023 mendatang yang diantaranya adalah kampanye, semakin dikencangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, kampanye di Medsos merupakan primadona baru dalam berkampanye era terkini. Kata dia, kampanye menggunakan media sosial memiliki kelebihan menjangkau masyarakat yang lebih luas dan masif. Namun penggunaan ujaran kebencian, hoax dan politisasi SARA dalam berkampanye di media sosial menjadi sumber kerawanan yang rentan terjadi pada pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Sehingga itu menurutnya, pemetaan kerawanan kampanye di media sosial penting dilakukan sebagai upaya pencegahan.

“Pada level Provinsi, kampanye bermuatan ujaran kebencian memiliki persentase 50 persen. Sementara hoaks berada diangka 30 persen dan isu SARA 20 persen. Sedangkan di level Kabupaten isu hoaks memiliki persentasi 40 persen, ujaran kebencian 33 persen, disusul SARA 27 persen. Jika tiga isu kerawanan tersebut (hoaks, SARA dan ujaran kebencian) tidak segera diminimalisir, dikhawatirkan akan memicu terjadinya kekerasan dan konflik antar masyarakat,”ujar Mewoh didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Sulut Anggray Sari Mokoginta saat mengikuti launching pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Kota Bogor, baru-baru ini.

Lanjut mantan Komisioner KPU Sulut dua periode itu menuturkan, di kegiatan ini, Bawaslu merekomendasikan beberapa poin strategis diantaranya, kolaborasi banyak pihak untuk membentuk Shield Community (komunitas penjaga) atau satgas yang terdiri dari Kemenkominfo, Platform Medisos, penyelenggara pemilu dan komunitas masyarakat yang siap melawan penggunaan sara, hoaks serta uaran kebencian di medsos.

“Kemudian kolaborasi banyak pihak untuk membentuk bank data atau pusat Informasi yang berisi Informasi terpercaya yang digunakan untuk melawan penggunaan sara, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial,”jelas Mewoh.

Ia juga menambahkan, Bawaslu juga dituntut untuk berkolaborasi dengan banyak pihak untuk melakukan edukasi kepada pemilih dan masyarakat secara masif dan intensif dengan bersama-sama mengkampanyekan bahaya penggunaan sara, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

“Yang terakhir adalah patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi maupun embrio politisasi sara, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial,”terangnya.(fjr)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *