banner 1198x899 banner 1198x899

Dihadapan Pimpinan, Anggota DPRD Bolmut, Tinangon Uraikan Tahapan  dan Regulasi Pemilu 2024 

 

MANADO–Meningkatkan pemahaman pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka Pusat Studi Pengembangan Kompetensi (PSPK) memfasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmut pada Jumat (16/3-2023) di Manado.

 

Pelaksanaan Bimtek tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya penguatan kapasitas dan kompetensi masing-masing anggota DPRD.

 

Dalam Bimtek yang mengangkat tema: “Peningkatan Kapasitas, Tugas dan Wewenang DPRD Tahun Anggaran 2023 Dan Persiapan Pemilu 2024” Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon hadir sebagai narasumber.

 

Tinangon menguraikan  materi tentang tahapan pemilu dan regulasi pemilu 2024. Dimana  tahapan pemilu berdasarkan peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023.

“Tahapan pemilu 2024 telah mulai dilaksanakan sejak bulan Juni 2022 yang lalu. Dengan demikian dari sejumlah tahapan yang ada, sudah beberapa tahapan yang tuntas dilaksanakan,” ungkap Tinangon.

 

Menurutnya, tahapan pemilu yang telah tuntas dilaksanakan adalah penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan daerah pemilihan serta alokasi kursi Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

‘’Pihak KPU sedang melaksanakan tahapan verifikasi dukungan minimal dan sebaran untuk bakal calin DPD, serta pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih,’’jelasnya sembari menambahkan  regulasi pemilu 2024  ada beberapa peraturan KPU telah diundangkan.

 

Menjawab pertanyaan peserta tentang PKPU Pencalonan Anggota DPRD, Tinangon menjelaskan  rancangan PKPU Pencalonan DPR dan DPRD telah tersusun dan harus melalui tahapan uji publik, konsultasi dengan DPR dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.(tha)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *