Pimpin Upacara Hari Otda, Sirajudin Bacakan Amanat Mendagri

Bolmut – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, bertindak sebagai Inaspektur Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang digelar di halaman Kantor Bupati, Jum’at (25/04/2025).

Pada upacara yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, Bupati Sirajudin membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).

Dalam amanat tersebut, Mendagri menekankan sinergitas dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi sesuatu yang mutlak sehingga tujuan Negara dalam mweujudkan kesejahteraan rakyatnya dapat dengan meudah tercapai.

Ia mengilustrasikan Indonesia sebagai Negara besar yang tidak hanya memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi keragaman budaya dan potensi simber daya alam yang sangat berlimpah, harus dikelolah secara sinergi antara Pemerintah Daerah pada tingkatannya.

“Pada beberapa kesempatan, saya telah menegaskan Indonesia adalah Negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerahnya, namun kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibareng dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan,” ujar Sirajudin dalam sambutan Mendagri.

Berpijak pada semangat tersebut, peringatan HUT Otda yang ke 29 itu mengusung tema Sinergi Pusat dan Derah, membangun nusantara menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Pilihan tema itu merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyongosng masa depan Indonesia, yaitu Indonesia emas 2045, sehingga menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan dengan masyarakat yang adil, makmur dan berakhlak mulia.

“Berangkat dari hal tersebut, serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmonisasikan langkah kita bersama, maka dalam peringatan hari otonomi daerah ke 29 tahun 2025, diangkat sebuah tema yaitu Sinergi Pusat dan Derah, membangun nusantara menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ungkapnya.

Untuk Mendagri, mengajak kepada seluruh komponen bangsa khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat komitmen dalamk membangun tata kelolah pemerintahan yang baik, inovatif dan berorientasi pada pelayanan public, dengan memanfaatkan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional serta memperkuat daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.

“Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Persiden Prabowo Subianto, bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang singkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam mnghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas,” katanya.

Dibeberkan pula sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian utama seluruh pihak baik Pusat maupun Daerah untuk mengharmonisasikan gerakan langkah pada tataran implementasi, diantaranya:

1. Upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi , dukungan danggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumber daya manusia pertganian, akses distribusi pemasarannya serta mengoptimalkan lahan pertanian.
2. Upaya menwujudkan swasembada energy melalui optimalisasi sumber daya domestic, diversifikasi energy, efisiensi dan dukungan kebijaka. Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi import energy sertea memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunnan berkelanjutan.
3. Mengtelolaan sumber daya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakkan hokum serta penyiapan perangkat kebijakan yang signifikan.
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan bersinergi.
5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja di antaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan kemudahan, pengembangan ekonomi desa dan sector informal, memerluas investasi dan industry pedat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan incubator bisnis di Kampus dan di Daerah, dukungan UMKM dan koperasi serta kolaborasi pemerintah, swasta dan akademisi
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pusat dan derah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal, yakni pemerataan akses infrastruktur, beasiswa dan digitaliasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan public, termauk di dalamnya, memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi, melalui pemberian makanan bergizi gratis (MBG).
7. Uapay untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan sebelumnya, diantaranya: penguatan system rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan JKN, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk.
8. Reformasi birokrasi dan penegakkan hokum meruapakan salah satu upaya untuk mewujudkan tete kelolah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk langkah reformasi dan birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas, diantaranyamelalui penerapan e-govermen untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan system pengawasan internal dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.

Meskipun demikian, diakui pula dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tantangan yang sangat kompleks, sehingga kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diyakini bisa menghadapinya dengan memeprkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan sehingga kebijakan yang diambil dan diimplementasikan benar-benar tepat sasaran di daerah seluruh Indonesia.

“Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam meran cang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi loka,l agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” imbunya.

Untuk mewujudkannya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena merupakan salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif,  mengelolah pemerintaha daerah dan mendukung kebijakan strategis nasional. Sehingga upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan perhatian pada;

• Penguatan SDM aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi dan beasiswa.
• Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, design APBD berbasis kinerja dan kerja sama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses pembiayaan alternative
• Penguatan kelembagaan dan tata kelolah dengan melakukan reformasi birokrasi didgitalisasi pelayanan public dan peningkatan transparansi sertan akuntabilitas.

“Saya juga berpesan, agar kita dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke 29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan peningkatan pelayanan public di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada. Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang dikedepankan dalam mengelolah sumber daya, mendorong tata kelolah yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan sinergi antara bpemerintah pusat dan daerah, guna menhadirkan pemerintahan yang adaptif, responsive serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sebelumnya, pada amanat yang dibacakan oleh Bupati Sirajudin, itu Mendagri  menyampaikan salam serta apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, para tokoh masyarakat. Akademisi, insn pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Bolmut menyerahkan sejumlah paket bantuan kepada puluhan warga miskin. Paket bantuan tersebut berupa Sembako, Peralatan Rumah Tangga hingga kursi roda untuk mendukung aktifitas warga yang membutuhkan.

(Advetorial)