BITUNG – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bitung dan PPPK gigit jari, Pasalnya hingga saat ini Gaji 13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dicairkan.
ASN di kota Bitung mengeluh karena hingga kini Gaji 13 dan TPP yang menjadi hak para pegawai tak kunjung dicairkan. Diduga yang menjadi hak ASN dan PPPK di geser ketempat lain.
Sekretaris Daerah kota Bitung, Rudy Theno saat di konfirmasi media radarsulut melalui pesan singkat WhatsApp, untuk pembayaran gaji 13 ASN Bitung, akan dibayarkan setelah proses Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Pemkot Bitung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu selesai.
“Jadi Pemkot Bitung akan menyelesaikan duluh proses anggaran NPHD KPU dan Bawaslu, baru pembayaran gaji 13 ASN dicairkan.” Singkat Sekot Bitung Rudy Theno.
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulut, dr. Sunny Rumawung angkat bicara soal Pernyataan sekretaris kota Bitung, Rudy Theno terkait dengan Gaji 13 sungguh diluar nalar dan akal sehat. Apalagi penjelasan tersebut dikeluarkan oleh Birokrat tertinggi di pemkot Bitung dan katanya berpengalaman.
“Dimana ada pembayaran Gaji 13 harus di pilah-pilah, diseluruh Indonesia cuma kota Bitung yg seperti ini. Dan ini terjadi seperti pembayaran Gaji 14 alias THR, pada waktu lalu alasannya mengembalikan kelebihan pembayaran dana dari pusat dan sekarang alasannya untuk membayar NPHD.”Kata Rumawung, minggu (9/6/2024).
Lanjut kata dia, Ini sangat aneh anggaran NPHD yg sudah di plot jauh-jauh hari ketika akan membayar dananya tidak ada dan malah mengambil Dana yang dikirim dari Pusat yang sudah ada peruntukkan untuk membayar Gaji 13.
“Untuk itu AMAK mendesak agar KPK mengusut penggunaan anggaran di Pemkot Bitung yg diduga terjadi penyimpangan yg berpotensi Korupsi.” Ucap Sunny Rumawung yang dikenal vokal. (fb)
