Manadoradarusulut.com–Launching Pilkada serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dijadwalkan digelar sejak 29 April hingga 1 Mei 2024 di lapangan Basket, Kawasan Megamas mempersembahkan sejumlah rangkaian kegiatan.
Salah satunya adalah Festival Anggaran san Sosialisasi Pilkada 2024, Senin (29/1). Kegiatan yang diikuti dengan peluncuran Pilkada 2024 oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola dan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Lanny Ointu serta Kepala Sekertariat KPU Sulut itu, disaksikan para tamu undangan dari berbagai komponen juga seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota.
Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola dalam arahannya mengajak masyarakat nantinya bisa berkunjung ke lokasi festival, mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dikelola KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
“Festival anggaran ini merupakan inisiatif KPU Sulut yang tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas anggaran dan tahapan pilkada yang dilaksanakan KPU,”ujar Awaluddin Umbola.
Diketahui, KPU Provinsi mendapatkan dana Pilkada 2025 senilai Rp 82,5 Miliar. Awaluddin menegaskan, anggaran yang sudah diterima itu akan dikelola secara transparan, efisien dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU Sulut, Divisi Data dan Informasi, Lanny Ointu mengatakan, pilkada tinggal menghitung bulan. Ia pun berharap semua masyarakat terlibat langsung dalam proses pilkada baik Gubernur dan Pilkada Bupati dan Walikota.
“Nantinya ada kegiatan yang berkesinambungan digelar hingga 1 Mei nanti. Setelah kegiatan ini KPU di Kabupaten dan Kota juga akan melakuka launching Pilkada,” terang Lanny.
Saat ini lanjut Lanny, pihaknya sedang melaksanakan tahapan rekrutmen PPK di tingkat Kabupaten/Kota. Ia berharap, tahapan rekrutmen badan adhok ini berjalan lancar.
“Selanjutnya masuk tahapan pencalonan tanggal 5-7 Mei dimana akan ada pengumuman tahapan pencalonan perseorangan. Salah satu syarat calon perseorang harus mengumpulkan 10 persen KTP dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang ditetapkan pada Pemilu 2024 lalu sebanyak 1,9 juta pemilih,”tandas Lanny.(fjr)
