banner 1198x899 banner 1198x899

Kebijakan Pemprov Sulut, Gubernur Olly Serahkan Kontrak Kerja 6748 THL

 

 

MANADO–Pemerintah provinsi menyerahkan kontrak 6.748 Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Penyerahan kontrak kerja tersebut diserahkan Gubernur Olly Dondokambey di Aula Mapalus Rabu (22/2/2023) yang  diawali dengan Sosialisasi Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Disiplin dan Kinerja .

 

Gubernur Olly Dondokambey dalam arahannya menyampaikan, penyerahan kontrak sebagai jawaban kepastian.

 

“Ini menjadi kepastian bahwa THL masih diperpanjang di lingkup Pemprov Sulut, walaupun sesuai aturan, THL di tahun 2023 harusnya tidak ada lagi. Karena ada kebijakan dari pusat untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.

 

Gubernur juga menyampaikan alasan Pemprov masih mempertahankan THL.

 

“Kita masih tetap menerima THL karena kita membutuhkan. Kegiatan masyarakat harus dijalankan,” tukasnya sembari merinci jumlah THL saat ini telah berkurang 760 orang dari jumlah sebelumnya sebanyak 7.508 orang. Kepada THL yang masih melanjutkan kerja harus bersyukur. Untuk itu, apa yang saudara kerjakan harus lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan dapat ikut penerimaan CPNS,” ujarnya.

 

Olly juga menyebutkan, sistem penerimaan CPNS saat ini, sangat berbeda dengan yang lalu.  “Kalau dulu jadi THL bisa diangkat PNS, tetapi sekarang prosesnya berbeda,” sebut Olly.

 

Dia juga mengingatkan sebagai THL agar tetap giat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

“Kerja jangan malas-malas meski belum terikat penuh. Etika birokrasi harus dikedepankan pada saat bekerja, sama seperti ASN, karena ada kontrak yang ditanda tangani gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” jelas Olly.

 

Sebagai pekerja, THL dan ASN memiliki tupoksi sama, yang diberikan eselon II dan kepala unit. “Tupoksi yang sama ini harus dipahami. Karena perbedaan kalau ASN punya NIP sedangkan THL tidak. Untuk itu, bekerjalah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tunjukkan loyalitas dan integritas, kejujuran dalam bekerja,” beberapa Olly lagi.

 

Kelangsungan THL di lingkup Pemprov Sulut, kata Olly sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Namun untuk nominalnya besarannya disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Di mana THL lulusan SMA dan S1 serta lamanya bekerja menjadi ukuran besaran honor yang diperoleh.

 

“Waktu lalu THL mendapatkan honor sama, dengan standar UMP (Upah Minimum Provinsi-red). Tetapi sekarang tidak demikian, kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan pusat,” pungkasnya yang diampingi

Sekretaris Provinsi Steve Kepel, sejumlah asisten dan Kepala BKD Provinsi Sulut, Clay J Dondokambey.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *