Pemkab – DPRD Boltara Solid Dorong WPR Toheahu

Boltara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) solid satu suara mendorong lokasi pertambangan emas Toheahu menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Tekad tersebut tidak hanya sebatas wacana, akan tetapi langsung di buktikan dengan tindakan.

Bupati Boltara Sirajudin Lasena, melalaui Plt. Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Adler Manginsoa, mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat, Selasa (07/04/2026).

Kepada media ini, Adler, menjelaskan upaya tersebut sebagai jawaban Pemkab Boltara atas keinginan warga untuk menjadikan Toheahu sebagai WPR.

“Ini bukan sekedar keinginan, tapi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah hadir untuk menjawabnya dalam bentuk langkah konkrit,” jelasnya.

Adler, mengaku surat tersebut diterima langsung oleh Kadis ESDM Sulut Fansiscus Maindoka.

“Suratnya diterima langsung oleh Kadis Fransiscus Maindoka,” imbuhnya.

Dilanjutkannya, lokasi pertambangan emas Toheahu yang terletak di Desa Paku Selatan tersebut masih berstatus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Di pihak lain, banyak warga yang menggantungkan hidup di lokasi PETI tersebut.

“Sehingga kami mengusulkan lokasi tersebut sebagai tambahan WPR di Boltara,” lanjut Adler.

Sebelumnya tambah Adler, Boltara hanya mendapat Tiga lokasi WPR dari 63 lokasi Pertambangan Rakyat di Sulut yang disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Meskipun demikian Ia tidak merinci Tiga lokasi WPR dimaksud.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltara, Ramjan Sune, menyambut positif tekad Pemkab tersebut.

Ia mengaku, seluruh Anggota DPRD Boltara mendukung penuh upaya tersebut.

Menurutnya, jika lokasi pertambangan Toheahu dilegalkan menjadi WPR, warga akan nyaman melakukan aktivitas pertambangan.

“Itu langkah positif, saya dan teman-teman anggota sangat mendukung. Kami memang satu suara soal ini (WPR Toheahu),” singkat Ramjan.