MANADO–Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mendorong semua kepala daerah untuk memacu serapan anggaran 2022. Baik APBD, APBN dan Dana Desa.
Imbauan tersebut merupakan esensi dari hubungan pusat dan daerah yang tegak lurus, di mana gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Saya ingin berpesan kepada para bupati
dan wali kota agar penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang masih rendah, segera memacu perangkat daerahnya untuk segera merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut,” ungkap Gubernur Olly pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Pembangunan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut di Grand Kawanua, Rabu (16/11/2022).
Gubernur Olly, Wagub Steven bersama kepala daerah[/caption
Dia juga mengingatkan kepala daerah untuk
memaksimalkan waktu yang tinggal satu bulan ini.
“Sehingga nantinya pada akhir tahun 2022 seluruh program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus bisa terealisasi,” ujar Olly.
Terkait rendahnya serapan anggaran, menurut Olly juga disebabkan oleh proses administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama.
“Serapan anggaran ini pasti akan tercapai di akhir tahun. Kan sudah kontrak dan sudah dilaksanakan. Mengapa belum terserap, karena BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) hati-hati dalam memberikan persetujuan penyelesaian proses administrasi,” tandasnya.
Dijelaskan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ratih Hapsari Kusumawardani, realisasi APBN 2022 baru sebesar Rp6,9 triliun atau 72,5 persen dari Rp13 triliun.
Demikian juga dengan alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp3,4 triliun dengan realisasi Rp2,6 triliun atau 75,7 persen.
“Untuk dana APBN yang masih rendah serapannya adalah belanja barang baru 69,3 persen atau baru terealisasi Rp2,5 triliun dari Rp3,7 triliun. Selanjutnya, belanja modal baru 55,7 persen atau Rp1,4 triliun dari Rp2,5 triliun,” rincinya.
Serapan anggaran DAK fisik, kata Ratih baru mencapai 61,4 persen atau Rp1 triliun dari pagu Rp1,7 triliun.
“Realisasi DAK fisik untuk provinsi sudah mencapai 79,3 persen, Kepulauan Sitaro 76,9 persen, Boltim 77,2 persen, dan Bitung 82,3 persen. Baru empat daerah yang serapannya baik,” tambahnya.(atha)