MANADO–RADARSULUT–Akar masalah gangguan pertumbuhan pada anak yang pendek atau stunting, disikapi serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), antara lain melalui upaya perbaikan pola makan, pola asuh serta perbaikan sanitasi.
Wakil Gubernur Sulut yang juga Ketua Tim Penurunan Stunting Sulut, Steven OE Kandouw menegaskan kepada seluruh Kabupaten/kota, khususnya yang menjadi lokus, yakni6 Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Minahasa Utara untuk memperhatikan infrastruktur sanitasi.
“Masalah sanitasi sangat penting, masyarakat kita harus betul-betul didorong dan diendorse untuk memperhatikan sanitasi yang menyebabkan stunting,” kata Wagub Kandouw saat hadir pada Penilaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Pelaksanaan6 8 Aksi Konvergensi 4 Kabupaten Locus Penurunan Stunting Tahun 2021 di Provinsi Sulut yang digelar di salah satu Hotel di Manado, Kamis (2/6) kemarin.
Menariknya, Kandouw juga menyebut bahwa pernikahan dini juga menjadi penyebab stunting. Karena berdampak buruk pada kesehatan.
“Pernikahan dini ini jangan sampai menjadi culture atau budaya,” tukasnya.
Di sisi lain, Kandouw mengungkapkan bahwa empat kabupaten yang menjadi fokus saat ini, bukan berarti mengabaikan€ kabupaten/kota yang lain.
“Empat kabupaten yang menjadi locus saat ini, bukan berarti yang lain tidak diunderline. “Contohnya saja7 Kabupaten Talaud masih tinggi, kenapa belum masuk padahal cakupan data baru 60 persen.
“Masalah sanitasi sangat penting, masyarakat kita harus betul-betul didorong dan diendorse untuk memperhatikan sanitasi yang menyebabkan stunting,” kata Wagub Kandouw saat hadir pada Penilaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi 4 Kabupaten Locus Penurunan Stunting Tahun 2021 di Provinsi Sulut yang digelar di Hotel Aryaduta, Kamis (2/6/2022).
Menariknya, Kandouw juga menyebut bahwa pernikahan dini juga menjadi penyebab stunting. Karena berdampak buruk pada kesehatan.
“Pernikahan dini ini jangan sampai menjadi culture atau budaya,” tukasnya.
Di sisi lain, Kandouw mengungkapkan bahwa empat kabupaten yang menjadi lokus saat ini, bukan berarti mengabaikan kabupaten/kota yang lain.
“Empat kabupaten yang menjadi locus saat ini, bukan berarti yang lain tidak diunderline. Contohnya saja Kabupaten Talaud masih tinggi, kenapa belum masuk padahal cakupan data baru 60 persen,” ujarnya.
Sementara itu, terkait soal pendataan, Kandouw mengatakan agar Kabupaten/kota sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
“Semua masalah data, kita serahkan saja kepada BPS agar betul-betul presisi atau tepat,” ujarnya sembari menambahkan bahwa pencegahan stunting membutuhkan konvergensi yang di dalamnya tercakup kerja sama, koordinasi dan sinergitas.
“Konvergensi, adalah tindakan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Nah masalah stunting ini harus terintegrasi bukan hanya8 tanggung jawab BKKBN. Tetapi seluruh stakeholder,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Ir Jenny Karouw MSi menjelaskan penilaian aspek kinerja kepada empat kabupaten lokus, yakni apa saja yang sudah baik dan perlu ditingkatkan.
“Berbagai hal yang inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Provinsi Sulut dilakukan dengan memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh
seluruh kabupaten/kota se Sulut, sebagai pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi dan untuk mengapresiasi kinerja kabupaten lokus dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulut,” urainya.
Karouw juga menyampaikan stunting masih tinggi, dengan catatan 21,6 persen.
“Laporan dari Puskesmas angka previlanesi stunting mencapai 3.134 atau 3, 10 persen,” imbuhnya.
Kegiatan penilaian empat kabupaten lokus, dibarengi dengan pelaksanaan pameran yang menampilkan berbagai upaya menekan stunting.
Turut hadir, Penjabat Sekdaprov Sulut Praseno Hadi dan pejabat kabupaten/kota.
