Di Persidangan, Saksi Fakta Ungkap Kinerja Mantan Dirut Pasar Manado, Saksi Ahli Tegaskan Harus Sesuai Aturan

steven, 20 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

MANADO-Sidang gugatan terhadap Walikota Manado dikarenakan telah menerbitkan SK Walikota Manado tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi PD Pasar Manado yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Kamis(19/09/19) semakin menarik untuk dicermati.

Dimana pada persidangan hari ini, penggugat, Ferry Keintjem mantan Direktur Utama menghadirkan 2 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli dari Universitas Sam Ratulangi Manado, bahkan Direktur Utama PD Pasar Manado yang baru, Stenly Suwuh turut hadir didampingi Kabag umum, Brilliant Charles dan humas, Iwan Moniaga.

Para saksi fakta, Rafes Lihawa dan Radjak Lihawa dihadapan majelis hakim, masing-masing menerangkan kesaksiannya, bahwa PD Pasar Manado sewaktu dipimpin oleh Ferry Keintjem banyak memberikan manfaat bagi pegawai PD Pasar, kalau dulu pegawai tidak ada BPJS sekarang sudah ada, THR dibayar, ada kegiatan buka puasa bersama, halal BI halal, ada sumbangan idul adha, dapat seragam serta ID Card petugas pasar.

Sedangkan saksi ahli, Eugenius Paransi SH, MH yang juga dosen pada Fakultas Hukum dari Universitas Sam Ratulangi menegaskan pemberhentian sewaktu-waktu oleh Walikota Manado terhadap Direksi Pasar harus disertai alasan sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta Direksi Pasar yang baru diangkat haruslah melewati proses seleksi.

Usai persidangan, Kuasa hukum Walikota Manado, Semmy Mananoma SH, MH, ketika dikonfirmasi wartawan terkait keterangan para saksi dalam persidangan mengenai kinerja mantan Dirut PD Pasar Manado, Ferry Keintjem yang dikatakan banyak peningkatan justru hal tersebut tidak menyentuh pokok perkara karena hanya menguraikan peran dari Ferry Keintjem sewaktu menjabat, karena objek perkara gugatan adalah proses pemberhentian.

"Barometer untuk berhentikan seseorang itu kan  bukan dilihat dari bangunan fisiknya tapi bagaimana ketika dia mengelola suatu perusahaan tentunya berdampak dalam persoalan pertanggungjawaban keuangan, apa gunanya  seorang pemimpin dia memimpin dengan bagus tapi keuangan itu tidak dipertanggungjawabkan, ini salah satu faktor yang menjadi alasan bahwa terjadi kerugian pada saat mereka memimpin, sehingga Walikota selaku pemegang modal di situ memberhentikan mereka dengan alasan sewaktu-waktu,jadi alasannya itu sangat jelas bahwa bisa diberhentikan sewaktu-waktu menjabat sebagai direktur, jadi hanya persoalan itu, persoalan itu kan adalah pembuktian segala audit dari pihak inspektorat, pemeriksaan dari BPKP tentang pertanggungjawaban keuangan", ucap Semmy Mananoma SH, MH. (SPan)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu